Bertemu 3 Mahasiswa yang di DO

BAHU NasDem Riau Nilai Keputusan Rektor Unilak Diduga Cacat Hukum

Penulis : admin | Jumat, 12 Maret 2021 - 14:09 WIB

AUDIENSI - Tiga orang mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) Riau, bersama tim kuasa hukumnya, Syahidila Yuri, melakukan audiensi bersama Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem Provinsi Riau, Kamis (11/3/2021) kemarin | Ist

Beritariau.com, Pekanbaru - Tiga orang mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) Riau, bersama tim kuasa hukumnya, Syahidila Yuri, melakukan audiensi bersama Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem Provinsi Riau, Kamis (11/3/2021) kemarin.

Dalam pertemuan itu, Tim Kuasa Hukum mahasiswa, Syahidila Yuri, membeberkan, ada 3 peristiwa yang berbeda yang mendasari terbitnya Surat Keputusan (SK) Rektor yang memberhentikan 3 mahasiswanya tersebut.

Saat itu katanya, mahasiswa memprotes kebijakan Rektor yang menjual kiloan karya ilmiah skripsi mahasiswa. Atas hal itu, mahasiswa melaporkan tindakan rektor tersebut ke LLDikti Wilayah X di Kota Padang, Sumatera Barat.

"Setelah kawan-kawan pulang dari Padang, ketiga mahasiswa mendapatkan Panggilan Sidang dari Badan Hukum Etik (BHE) Unilak," kata Syahidila, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jum'at (12/3/2021).

Namun ketiganya memilih tidak hadir. Bahkan setelah dipanggil sidang BHE kedua kali, mahasiswa juga memilih tidak hadir karena yakin tidak ada tindakan yang bertentangan dengan etik mahasiswa.

"Dan anehnya dari sekitar 14 orang mahasiswa yang berangkat ke Padang melaporkan tindakan rektor itu, hanya 3 orang mahasiswa yang dipanggil," terangnya.

Dalam kejadian itu sebutnya lagi, BHE pun menyidangkan atas adanya laporan oknum Dosen yang mengatasnamakan Ikatan Dosen Yayasan (IDY).

"Karena ketiga mahasiswa tersebut tidak datang, lalu BHE mengeluarkan rekomendasi kepada rektor dan berdasarkan rekomendasi tersebut rektor mengeluarkan SK Memberhentikan (DO) terhadap tiga mahasiswa dimaksud," bebernya.

Bahkan lebih anehnya lagi, di dalam SK Rektor yang mengeluarkan mahasiswa tersebut tidak disebutkan secara jelas pasal yang dilanggar mahasiswa.

"Bahkan di dalam surat panggilan BHE juga tidak disebutkan pelanggaran etik apa yang dilakukan mahasiswa," paparnya.

Secara bersamaan, pihak kampus Unilak juga melakukan penebangan pohon pelindung dan menjualnya tanpa ada transparansi keuangan. Selain itu katanya, Rektor Unilak juga menciptakan dualisme di tubuh BEM secara otoriter.

"Tindakan rektor yang menciptakan dualisme organisasi BEM sempat menimbulkan konflik antar mahasiswa. Tidak ada pihak yang berwenang menindak maupun menegur rektor atas kelakuan sewenang-wenangnya," kata dia lagi.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ketua BAHU NasDem Riau Torri Alexander TW didampingi Ketua Tim Advokasi BAHU NasDem Riau Chandra Ade Putra, mengatakan, Putusan dan Rekomendasi BHE sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya SK Rektor untuk pemberhentian mahasiswa tidak jelas acuannya dan tidak mendasar.

"Tentunya ini dapat diajukan keberatan oleh mahasiswa karena rekomendasi BHE itu tidak bersifat final dan mengikat, apalagi setelah diketahui bahwa di dalam SK Rektor hanya mengacu kepada rekomendasi BHE dan tidak disebutkan dasar hukum apa yang digunakan dalam menentukan pelanggaran," kata Chandra.

Menurutnya, mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak menerima hasil atau risalah rekomendasi BHE yang dimaksud maka dapat diduga pertimbangan rektor hanya berdasarkan asumsi dan hanya karena ketidaksenangan terhadap individu secara personal.

"Patut diduga bahwa SK tersebut adalah keputusan yang cacat hukum, bahkan berpotensi melawan hukum. Berarti Rektor telah melakukan tindakan yang tidak objektif dan sewenang-wenang," sebut Chandra.

Dia memaparkan lebih jauh, SK Rektor tentang pemberhentian ketiga mahasiswa tersebut hanya didasari oleh pertimbangan BHE karena menganggap ketiga mahasiswa tersebut telah melanggar kode etik dengan melayangkan laporan dan tuntutannya terkait kebijakan-kebijakan Rektor yang tidak transparan tersebut kepada LLDIKTI X di Padang Sumatera Barat.

"Padahal laporan tersebut dilakukan karena tuntutan mahasiswa tidak pernah digubris oleh pihak rektorat, malah dijadikan alasan oleh Rektor untuk memberhentikan ketiga mahasiswa itu," cetusnya.

Atas hal ini, DPW BAHU NasDem Riau akan meneruskan kasus ini ke DPR RI. Berharap, wakil rakyat di pusat memiliki sikap terhadap mahasiswa di Riau.

"Kasus DO ini menjadi perhatian tersendiri oleh Ketua DPW Partai NasDem Riau yang menjabat sebagai Anggota DPR RI. Hasil pertemuan ini juga akan kami sampaikan ke beliau," tutupnya.

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :