Ratusan Miliar Di Coret

APBD P 2019 & APBD 2020 Pekanbaru Di Evaluasi Gubri, Sabarudi : Jangan Coba-Coba Melanggar

Penulis : admin | Selasa, 08 Oktober 2019 - 19:57 WIB

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Sabarudi | Beritariau.com2019

Beritariau.com Pekanbaru - Hasil evaluasi APBD Perubahan 2019 dan APBD Murni 2020 telah dibahas DPRD Kota Pekanbaru dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru. Mereka diminta mengikuti hasil evaluasi Gubernur Riau (Gubri). 

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi kepada Wartawan, Selasa (8/10/2019). Kata dia, dalam pembahasan itu, ada beberapa poin yang menjadi evaluasi Gubernur. 

"Jadi saya melihat evaluasi Gubernur ini kan bagus untuk menguatkan kita di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam hal ini legislatif dan eksekutif," kata Sabarudi. 

Ia ingin, APBD ini bisa berjalan dengan baik dan tidak terkait dengan masalah hukum. Ia mengaku, sudah menyarankan kepada TAPD dan pimpinan agar mengikuti semua hasil evaluasi dari Gubernur. 

"Jangan coba-coba untuk melanggar apa yang menjadi saran dari hasil evaluasi Gubernur. Karena nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Kita kan orang-orang baru ini ingin semua berjalan dengan baik," tegasnya. 

"Pimpinan juga jangan sampai kemudian menyetujui yang menentang dari hasil evaluasi Gubernur," tegasnya lagi.

Sebagaimana diketahui, Senin (07/10/19) beberapa Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru, seperti Fraksi PKS, Fraksi PAN dan 2 orang Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Golkar yakni Ida Yulita Susanti dan Sovia Septiana ikut melakukan pembahasan evaluasi APBD P 2019 dan APBD Murni 2020 Kota Pekanbaru yang dikoreksi oleh Gubernur Riau (Gubri).

Pembahasan evaluasi ini berkaitan dengan turunnya perintah tertulis catatan evaluasi anggaran dari Gubri yang mencapai ratusan miliar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Kota Pekanbaru. 

APBD P 2019 dan APBD Murni Kota Pekanbaru 2020 ini, sebelumnya dibahas oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2014-2019 sebelum masa jabatan berakhir. 

Pengesahan APBD P 2019 dan APBD 2020 juga tergolong singkat. Dalam hitungan 5 Jam DPRD Pekanbaru Periode 2014-2019 mengesahkan beberapa Ranperda sekaligus. 

Perjalanan pengesahan APBD Pekanbaru ini sebelumnya juga mendapat penolakan saat dilakukan rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan bersama KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2,347 triliun, Selasa (06/08/19).

Dalam rapat itu kesepakatan KUA PPAS ditolak karena banyaknya kejanggalan administrasi yang muncul dalam hal nota kesepahaman bersama.

Alasan penolakan karena MoU KUA PPAS yang ditandatangani tidak melalui prosedur yang ada di UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana, pada pasal 310 disebutkan Kepala Daerah menyusun KUA PPAS berdasarkan RKPD.

Bahkan dalam nota kesepakatan KUA PPAS pada saat itu DPRD Pekanbaru periode 2014-2019 tidak menerima lampiran RKPD dari KUA PPAS dalam menyesuaikan dan mengawasi program yang berjalan yang sejalan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. [bam]

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :