Demi Nama Baik Sawit RI & Kedaulatan Petani

Seperti Petral, Jokowi diminta berani bubarkan Perantara Buah Sawit

Penulis : admin | Senin, 08 Juli 2019 - 22:20 WIB

Presiden RI Joko Widodo Saat Melakukan Replanting Kebun Kelapa Sawit | Istimewa

Beritariau.com - Di awal pemerintahannya, Jokowi membuat decak kagum banyak pihak dan ekonom atas keberaniannya membubarkan Mafia Minyak Petral yang dinilai mengeruk banyak keuntungan dari bisnis energi.

Kali ini, demi nama baik minyak kelapa sawit (CPO) dan kedaulatan Petani, Jokowi diminta berani mengambil langkah terhadap peran Pemasok Buah Sawit yang mengeruk keuntungan Puluhan hingga Ratusan Rupiah per kilogram dari harga Tanda Buah Sawit (TBS) yang harusnya milik petani.

Hal ini, sangat mendesak dilakukan agar petani benar-benar berdaulat atas harga TBS dan tuntutan agar Kebun dan Pabrik (Mill, red) lebih tertib dalam pengelolaan rantai pasokan (Supply Chain).

Sehingga peraturan dan Sertifikasi seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), International Standard for Carbon Certification (ISCC) dan Sustainable Agriculture Network (SAN), dapat terpenuhi.

"Presiden harus ambil tindakan. Kapan lagi nama baik CPO kita 'dibersihkan' dan Petani benar-benar mandiri dan berdaulat. Ya dengan memperbaiki tata kelola niaga sawit itu sendiri, disini lah letak solusi terbesar sawit kita. Baik merivisi Permentan (Peraturan Menteri Pertanian, red) dengan membubarkan 'Kelembagaan Pekebun' yang dalam praktiknya hanya sebagai broker atau pemasok buah. Keberadaan mereka selama ini dilegalkan oleh Pemerintah seperti layaknya Petral," ungkap Wakil Ketua Perkumpulan Suara Untuk Negeri (SUN) Provinsi Riau, Roy Manurung, Senin (08/07/19).

Dijelaskannya, dalam prakteknya, TBS diangkut ke pabrik untuk diekstraksi sebagai CPO kemudian disuling sebelum diangkut ke pabrik untuk diolah sebagai bahan baku pangan, bahan bakar nabati dan lainnya.

Dalam mekanismenya, TBS dipasok oleh pemasok pihak ketiga alias Perantara (Kelembagaan Pekebun, Permentan), baik Pengusaha Timbangan Buah Sawit (Supplier) yang mengumpulkan TBS dari berbagai sumber termasuk petani kecil atau pemilik Surat Pengantar (SP).

Biasanya, perantara ini mencampur TBS dari berbagai sumber lalu dipilah berdasarkan kualitas sebelum dibawa ke pabrik.

"Transaksi antara petani kecil dan Supplier timbangan ini kadang tak tercatat. Disini lah kerap kali aparat berwenang kesulitan menindak kasus TBS Sawit dari kebun di kawasan hutan, kebun sengketa atau sawit curian, karena sumbernya tak terlacak. Akibatnya, CPO kita selalu dikampanyekan negatif, selain akibat Sentimen Negatif Uni Eropa terhadap kita," papar Roy.

Diungkapkannya, perantara atau pemasok ini juga merupakan pelaku yang tidak diawasi sama sekali dalam rantai pasokan.

"Contohnya, kepolisian sulit mengejar penadah kelapa sawit curian. Sebab, saat pabrik PKS diperiksa penyidik, mereka berkilah bahwa TBS yang mereka terima dari Petani atau Pekebun itu melalui pemilik Surat Pengantar (SP) dari Pemasok yang bekerjasama dengan Supplier ataupun Petani langsung," terangnya.

Dimana, pemilik SP dalam surat pernyataan kerjasamanya dengan pabrik mengaku bahwa TBS mereka bukan dari sawit curian, kawasan hutan dan sumber lain yang dilarang hukum.

Sumber TBS yang dilampirkan oleh pemilik SP ke kebun juga tak akurat, baik itu dokumen dan lainnya.

"Coba cek ke semua Commercial Mill (Pabrik Tanpa Kebun, red). Pemilik SP atau PB (Pemasokg Buah) yang di PKS itu pasti melampirkan bahwa mereka bekerjasama dengan banyak pekebun. Katakan lah, 1.900 hektar kebun. Tapi kok pasokannya ke PKS lebih dari 20.000 ton TBS sebulan. Dari mana asal buah yang lain itu?," jelas Roy.

Jika kepolisian mau, lanjutnya, sebenarnya bisa dikenakan ke Pasal Penadahan bahkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Pemasok atau Pabrik.

"Namun apa daya. Kadang kasus-kasus pencurian TBS itu kan di tingkat Polsek atau Polres. Nah, menghadapi rumitnya rantai pasokan yang diperankan para pengusaha buah ini, pasti penyidik hati-hati dan terhenti hanya menjerat Pencuri sawit saja. Hingga hari ini, belum pernah kita dengar ada PKS atau Pemasok yang dijerat sebagai Penadah Sawit ilegal," urai Roy lagi.

Sejatinya, lanjut Roy, rantai pasokan adalah proses mengetahui dari mana TBS itu berasal. Dari perkebunan mana, siapa pemilik kebun dan dimana koordinat lokasi kebun berada. Jika pemasok terdeteksi, aktivitas pelaku pertanian, baik pekebun dan pabrik, dapat dimonitor untuk diperbaiki.

"Mungkin ada juga Pemasok bersih. Tapi, tanpa ada batasan dan pengawasan sama sekali, apa mungkin bersih? Jika tetap berlanjut, nama baik CPO kita di pasaran akan tetap hancur dan sampai kapan pun Petani kita tak akan berdaulat atas harga," lanjutnya.

Tak hanya itu, katanya, akibat pemasok ini, pajak penerimaan negara TBS dari Petani diyakini pasti minim.

"Cek saja, justru yang melapor dan menyetor pajak paling banyak, adalah atas transaksi Pabrik dan Perusahaan Pemasok. Dimana berdaulatnya Petani kalau begini?," ujarnya.

Diakui Roy, memang ada regulasi seperti Surat Tanda Daftar Budi Daya (STD-B) yang wajib dilengkapi petani sawit sebagai asal usul TBS. Namun, banyak petani tidak mau direpotkan dengan hal ini.

Akibatnya, ketidakteraturan petani ini dalam melengkapi dokumen, menjadikan pemasok sebagai peran utama dan satu-satunya jalan mengirim TBS ke PKS. Apalagi, fasilitas armada angkutan TBS milik pemasok tersedia karena tak semua petani memiliki alat angkut.

Oleh sebab itu, lanjutnya, solusi utama memperbaiki citra kelapa sawit dan memperkuat kemandirian petani, adalah mencabut segala regulasi yang mengatur peran pihak ketiga.

Dikatakannya, Ia dan rekan-rekannya di Organisasi SUN, sebagai salah satu organ Relawan Jokowi-Maruf yang kini menjadi Perkumpulan kelompok pro Indonesia Maju mengawal pemerintahan Jokowi, akan membuat usulan resmi ke Presiden.

"Jika Presiden ingin mengecek, sebenarnya gampang. Tinggal minta Kementan memeriksa semua Pabrik Tanpa Kebun yang sengaja membentuk Perantara sendiri ke Petani. Lalu, diusut kemana aliran uang? Di Indonesia atau di Singapur? Mereka ini ada yang tunggal ada juga berkelompok atau grup," papar Roy lagi.

Roy menyatakan, organisasi petani kelapa sawit harus ikut mendukung usulan tersebut kesejahteraan anggotanya. Ia bahkan, telah mengajak Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) memperjuangkan hal tersebut.

"SUN dan kemungkinan Organ lain, akan ikut mengusulkan dan menyampaikan informasi ini kepada Pak Jokowi. Bahkan, organisasi Apkasindo sebaik ikut berjuang. Pak Jokowi harus berani membubarkan peran Perantara Buah Sawit, demi nama baik CPO dan mensejahterakan petani. Pabrik harus kerjasama langsung dengan Petani tanpa perantara dan menyediakan fasilitas. Sebab, seandainya pun harga TBS turun, dampak ke Petani bisa terminimalisir. Aktivis dan LSM Lingkungan pun tak akan teriak-teriak lagi karena sudah transparan," tegas Roy.

Apalagi, lanjutnya, Riau sedang mengusulkan agar ada DBH (Dana Bagi Hasil, red) Minyak Kelapa Sawit yang mana akan dikaji secara keuangan negara. "Gimana mau bicara DBH, wong penerimaan negara dari Petani minim. Yang kerja petani, yang bayar pajak Pemasok," jelasnya.

"Nanti akan kita usulkan ide-ide baik untuk membantu program pak Jokowi. Termasuk Amnesti Kawasan Hutan," ucapnya.

Ia bahkan menyatakan, petani sering salah persepsi atas masalah turunnya harga TBS. Bahkan saat Pilpres 2019 kemarin.

"Ketika Pilpres 2019 kemarin. Survei Jokowi anjlok di wilayah pekebun kelapa sawit. Sepertinya, banyak menyalahkan Jokowi akibat jatuhnya harga TBS," ungkapnya.

Padahal, katanya, Jokowi berupa sekuat tenaga melawan tekanan Uni Eropa terhadap CPO kita yang melemahkan harga CPO asal RI.

"Mereka tak pernah menyalahkan pemasok yang meraup hasil dari keringat mereka. Petani kita harus dididik dengan tegas agar tertib. Jangan saat harga TBS jatuh, pemerintah disalahkan. Tapi, saat harga TBS melambung, diam-diam beli mobil baru. Intinya, rantai pasokannya harus dipangkas. Petani untung dan pintar, pabrik untung dan tertib, aktivis lingkungan gak teriak-teriak, nama CPO kita pun bersih," ucapnya. (rls)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :