Diskusi: Pendidikan Konstitusi & Demokrasi

Sekretaris Umum GMKI: Mari berdemokrasi di Jalur Hukum

Penulis : admin | Minggu, 19 Mei 2019 - 18:32 WIB

Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan Sitompul Menerima Piagam Penghargaan Dari Sekretaris Umum GMKI Usai Diskusi Pendidikan Hukum dan Konstitusi

Beritariau.com, Jakarta - Sekretaris Umum PP GMKI David Sitorus menegaskan, dalam amandemen ke IV UUD 1945 ditegaskan Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum yang implikasinya bermaksud bahwa setiap perbuatan warga negara harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan dalam acara diskusi publik "Pendidikan Konstitusi dan Demokrasi" yang dihadiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Manahan Sitompul. Sabtu, 18 Mei 2019 di Lembaga Alkitab Indonesia Jalan Salemba Raya.

Pernyataan David ini mengulas tentang apa yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia terkait Pesta Demokrasi yang sedang berlangaung.

"Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, dalam ayat (3) dilanjutkan dengan mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka, segala perilaku warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan hukum. Termasuk kuga oleh elit-elit politik bahkan Calon Presiden sekalipun," ungkap David.

Terkait rencana Peserta Pemilu 2019 yang mengatakan akan menolak hasil Pemilu, menurut David, proses Pemilu yang dilakukan oleh KPU telah sesuai dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku. Walaupun di beberapa daerah ada sejumlah pelanggaran yang sudah diproses hukum.

Menurutnya, hukum juga memberikan ruang untuk memberikan gugatan apabila ada pelanggaran hukum.

"Hukum memberikan jalur terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Apabila ada yang keluar dari jalur, silahkan gugat dengan menunjukkan bukti yang kuat. Tak adil menolak hasil Pemilu tanpa melalui proses hukum yang ada. Semua bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan semua orang bisa menempuh jalur hukum," ucapnya.

David juga menyatakan bahwa alasan Peserta Pemilu yang merasa sia-sia melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah sangat keliru.

"Hukum telah menyiapkan ruang untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Umum lewat Mahkamah Konstitusi. Mekanismenya sudah jelas. Disitu lah semua tuduhan akan diuji. Tuduhan tidak boleh memakai perasaan, tapi memakai bukti," lanjutnya.

Lebih lanjut, Davit juga memaparkan bahwa tindakan hukum dari pihak kepolisian juga sudah sesuai mekanisme. Namun, Ia tetap berharap agar tindakan hukum juga harus sesuai dengan mekanisme hukum.

"Apabila ada pihak tidak melaksanakan sesuai dengan hukum, maka dapat pula ditindak dan diproses secara hukum. Tapi, jangan lupa, penegak hukum pun harus melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum," tegasnya.

Sesuai mekanismen, sambungnya, Perhitungan Suara Pemilihan Umum akan diumumkan penetapannya oleh KPU pada tanggal 22 Mei - 25 Mei 2019 mendatang dan kemudian diberikan waktu untuk mengajukan gugatan 3 hari sejak penetapan (pasal 475 UU Pemilu) yaitu sampai tanggal 25 Mei ke Mahkamah Konstitusi.

Apapun hasil Mahkamah Konstitusi harus dilakukan oleh KPU. Dan, apabila jalur-jalur hukum yang tersedia ini tidak ditempuh oleh pihak yang tidak menerima keputusan rakyat, maka secara hukum putusan KPU tetap sah.

"Tidak ada lagi yang dapat menolak Keputusan KPU tersebut dan apabila ditolak, maka telah melawan UUD 1945," ujarnya.

"Marilah kita menghargai Proses Demokrasi yang berlangsung, menghargai kedaulatan rakyat dan menghargai hukum. Tempuhlah jalur hukum sesuai mekanisme. Hargai lah kedaulatan rakyat dan proses hukum karena Indonesia adalah Negara Demokrasi dan Negara Hukum. Berdemokrasi harus di jalur Hukum," turup Mahasiswa Magister Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia ini. (rls)

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :