Infrastruktur & Pendidikan Jadi Sorotan Di Sidang Paripurna Pokir DPRD Pekanbaru

Penulis : admin | Selasa, 12 Februari 2019 - 19:22 WIB

PARIPURNA POKIR - Juru Bicara Banggar, Alizar, menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Saat Sidang di Paripurna DPRD Kota Pekanbaru | Beritariau.com2019

Beritariau.com Pekanbaru - Persoalan infrastruktur dan Pendidikan, menjadi sorotan dalam sidang paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran (Pokir) yang digelar oleh DPRD Kota Pekanbaru, di ruangan Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (12/02/19)

Pokir yang disampaikan itu dirangkum melalui berbagai agenda, mulai dari studi banding, rapat dengar pendapat atau hearing, hasil turun ke lapangan atau reses hingga hasil musrenbang. 

"Untuk pendidikan, banggar berharap Pemko Pekanbaru memperhatikan banyak aspek, alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah. Infrastruktur pendidikan seperti akses jalan, bangunan sekolah juga harus diperhatikan," Kata Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) Alizar, dalam sidang paripurna Pokir.

Menurutnya, penyampaian pokok-pokok pikiran tersebut menjadi tanggungjawab DPRD Pekanbaru dan diharapkan menjadi skala prioritas untuk dimasukkan kedalam rencana kerja daerah tahun 2020.

"Pokok-pokok pikiran ini sangat penting untuk memastikan apirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kegiatan dapat terakomodir," terangnya.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru katanya, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat melalui berbagai program pelayanan yang bersifat wajib. Mulai dari Pendidikan, Kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan sektor lainnya. 

"Sektor pendidikan harus jadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru seperti halnya peningkatan program dan mutu pendidikan formal dan non formal," Pintanya.

Dari berbagai aspirasi yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD kota Pekanbaru kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Kesehatan diantaranya, banggar meminta alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan sebesar 10 persen dari belanja daerah tetap diakomodir. 

Untuk di Dinas PUPR, badan anggaran berharap pemerintah memperhatikan betul untuk infrastruktur di daerah-daerah pinggiran. Dimana, masyarakat sekitar membutuhkan akses jalan yang bagus untuk menjalankan roda perekonomian. 

Tidak hanya itu Pemko juga diminta untuk mengawal pelaku atau pengembang perumahan yang saat ini tidak memperhatikan aspek lingkungan kemasyarakatan, seperti arena permainan anak, mushalla hingga pembuatan drainase dilingkungan perumahan yang jauh dari standar sehingga kerap kali menimbulkan banjir.

Pokok-Pokok pikiran lainnya juga ditujukan banggar kepada dinas terkait, seperti Dinsos, Dishub,  Dinas Pertanahan, Disdukcapil, DPP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, DLHK serta Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Rapat paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD kota Pekanbaru ini langsung dipimpin oleh Wakil DPRD kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga, turun hadir juga sekretaris daerah kota Pekanbaru M Noer dan para pejabat dilingkungan pemerintah kota Pekanbaru. 

Usai Paripurna Pokok-pokok pikiran DPRD kota Pekanbaru tahun 2019 ini,  Sekdako Pekanbaru M Noer, berjanji setiap aspirasi yang dirangkum oleh anggota dewan dan disampaikan melalui Pokok-pokok pikiran tersebut akan menjadi skala prioritas, dan disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk mengakomodir. 

"Aspirasi yang ditampung oleh DPRD melalui berbagai kegiatan ini tentunya kita terima, dan tentunya akan kita masukan ke RKPD kita, yang jelas pokir-pokir ini juga akan kita sinkronkan juga dengan dinas-dinas dan akan menjadi prioritas kita sesuai kemampuan daerah," tutupnya. [bam]

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :