Bawaslu Riau Ingatkan Kampanye Di Media Massa Dilakukan 21 Hari Sebelum Dimulainya Masa Tenang

Penulis : admin | Selasa, 12 Februari 2019 - 14:47 WIB

TANDA TANGAN - Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan bersama KPID Provinsi Riau dan KPU Provinsi Riau, melakukan penandatanganan BA Kesepahaman Tentang Aturan Kampanye Di Media Massa Cetak dan Elektronik | Beritariau.com2019

Beritariau.com Pekanbaru - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, mengingatkan peserta Pemilu Tahun 2019 untuk tidak melakukan materi pemasangan iklan kampanye di media massa sebelum 21 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, saat menggelar rapat koordinasi stakeholder dalam rangka tindak lanjut keputusan bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu tahun 2019, Selasa (12/02/19) di Pekanbaru.

Menurut Rusidi, segmen serta sudut pandang ini dilakukan sesuai amanat undang-undang. Oleh sebab itu, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga yang berwenang dengan berkoordinasi dengan dewan pers.

"Saat ini masih banyak masyarakat umum yang tidak tahu dengan aturan serta pemberitaan media massa dan elektronik yang dilakukan dewan pers," Kata Rusidi, saat membuka rapat koordinasi bersama insan pers.

Dijelaskannya lagi, aturan ini sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

"Artinya, terhitung sejak 23 Maret hingga 13 April 2019 untuk peserta pemilu melakukan kampanye dan pemasangan iklan di media massa dan elektronik sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU," Jelasnya.

Disebutkannya lagi, sesuai dengan amanat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pengawasan Pemilu Tahun 2019 bukan saja menjadi tugas dari Bawaslu saja, namun seluruh elemen masyarakat seperti Pers dan lembaga pengawas juga terlibat langsung demi suksesi terselenggaranya pemilu jujur dan adil.

"Untuk itu, didalam pelaksanaan pemilu nanti, kita berharap insan pers dapat menyampaikan informasi dengan baik, sehingga informasi tentang penyiaran dan pemasangan Iklan kampanye sampai ke seluruh masyarakat," ungkap Rusidi. 

Rapat Koordinasi bersama Stakeholder ini turut dihadiri oleh, KPID Provinsi Riau, KPU Provinsi Riau serta PWI Provinsi Riau.

Rakor ini ditandai dengan penandatanganan BA Kesepahaman tentang kampanye di media massa cetak dan elektronik bersama lembaga terkait

Ketua KPID Riau, Fulzan Surahman menyebutkan, didalam masa kampanye melalui media massa, pihaknya tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap media cetak.

"Kita fokus kepada media televisi dan radio. Jadi, bagi media yang melanggar aturan kampanye akan diberikan sanksi sesuai dengan tahapan pemberian sanksi, seperti, pemberian teguran secara lisan sampai sanksi administrasi dan pencabutan izin," Bebernya.

Dilain Hal, Abdul Hamid dari KPU Riau menyampaikan tentang proses penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari proses penyelenggaraan di TPS hingga penghitungan suara di KPU sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. [bam]

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :