Beritariau.com, Pekanbaru - Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem), Irma Novrita, mengaku bahwa tak ada permasalahan pada pembebasan lahan tahun 2013 lalu di Jalan Badak, Kecamatan Tenayan Raya.

"Lahan yang dibebaskan 112 Hektar aman-aman saja, tentu Kabag lama yang tahu. Tak ada yang datang kepada saya untuk komplain soal lahan," ungkapnya bercerita kepada Beritariau.com, Senin (29/9/14) di ruangannya.

Dia juga menceritakan, awal pembebasan lahan seluas 112 Ha ini, dilakukan oleh tim atau panitia. Pantia yang juga disebut dengan tim sembilan bertugas untuk mengadakan tanah yang diperuntukkan kantor Pemko yang baru.

"Untuk pembebasan ini dibentuk tim 9. Ketuanya Sekdako, Syukri Harto. Namanya, Panitia Pengadaan Tanah (PPT)," ujarnya lagi.

Selain 112 Ha, Pemko Pekanbaru juga akan membebaskan lahan seluas 188 Ha lagi. "Tahun 2013 112 hektar, penambahan lagi tahun 2014. Sudah tertuang dalam daftar penggunaan anggaran (DPA) kita. Totalnya 300 hektar," tambahnya.

Dalam usahanya untuk mencari kekurangan lahan untuk membangun kantor baru, Pemko Pekanbaru tetap berpedoman pada UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

"Untuk tahun 2014 memakai Badan Pertahanan Nasional (BPN), diatas 5 hektar harus melibatkan BPN. Penetapan lokasi harus dari Gubernur. Kalau di bawah 5 hektar Gubri (Gubernur Riau, red) bisa melimpahkan ke Walikota. Sesuai dengan UU No 2 Tahun 2012," katanya sambil memperlihatkan buku perundang-undangan.

Perlu diketahui, lahan yang dibebaskan oleh PPT tahun 2013 lalu dimiliki oleh sebuah Perusahaan sawit yang bernama PT Budi Tani. Hingga sekrang diatas lahan itu masih ditanami oleh sawit dan berbuah.

"Ada pohon sawit, lahan itu kebun. Informasi sudah ada buahnya," ujarnya.

Tapi, lanjut Irma, dirinya kurang mengetahui besar buah sawit itu. Karena pada saat Irma ke lokasi, jarak pandang antara dia dan lahan tersebut kurang lebih 300 meter. [mar]