Soal gepeng di Pekanbaru, DPRD: bukan hanya mendata dan dibebaskan

Soal gepeng di Pekanbaru, DPRD: bukan hanya mendata dan dibebaskan

GEPENG - Gepeng yang meminta-minta di persimpangan traffic light Soekarno Hatta-TuankuTambusai Pekanbaru | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Samsul Bahri SPd berharap kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP dapat bersinergi untuk mengatasi permasalahan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) yang beraksi di Kota Bertuah saat ini.

Penegasan itu menyusul belum tuntasnya persoalan gepeng dimana disetiap titik traffic light masih menjamur dan dibiarkan saja oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP, seharusnya berkoordinasi melakukan penertiban.

"Untuk mengatasi masalah gepeng dengan tuntas dan utuh, bukan hanya dilakukan dengan mendata saja lalu di bebaskan. Harus ada solusi yang tepat," kata Samsul Bahri, kepada wartawan, Rabu (08/03/17).

Dia berharap, penertiban dan penjaringan gepeng harus didata dan diberikan pelayihan dan keterampilan. Sehingga dengan keterampilan yang dimiliki, kedepan tidak ada lagi gepeng yang turun ke jalan.

"Ketika mereka diberi pelatihan-pelatihan khusus, skill yang mereka miliki bisa diterapkan dimasyarakat dan berguna serta menghasilkan," ungkap politisi PPP itu.

Disamping itu Samsul juga menginginkan, Pemko melalui dinas terkait untuk dapat membuat program-progaram yang bisa mengatasi permasalahan gepeng mulai dari akar-akarnya agar kota ini bebas dari gepeng.

"Dinas terkait hendaknya membuat suatu program yang tepat untuk mengatasi permasalahan gepeng yang marak saat ini, karena gepeng ini menjadi persoalan kita bersama," pungkasnya. [red]