RAPBD Meranti 2027 Tembus Rp1,06 Triliun, Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas

Beritariau.com, SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 sebesar Rp1,068 triliun. Di tengah berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Meranti, Rabu (18/11/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan Rp1,065 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1,068 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185,53 miliar dan pendapatan transfer Rp879,87 miliar. Sementara belanja dialokasikan untuk belanja operasi Rp874,78 miliar, belanja modal Rp92,92 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp99,30 miliar.
Asmar mengatakan, penyesuaian transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Karena itu, setiap alokasi anggaran harus diarahkan pada kebutuhan mendesak dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam komposisi sementara RAPBD 2027, anggaran pendidikan direncanakan sebesar 33,22 persen, infrastruktur 28,34 persen, belanja pegawai 35,78 persen, dan urusan pengawasan 0,27 persen.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengendalikan belanja yang kurang mendesak serta memastikan setiap program memiliki target dan indikator kinerja yang jelas.
Menurut Asmar, APBD bukan sekadar dokumen pendapatan dan belanja, melainkan instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang terukur dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Meranti, Khalid Ali, menyampaikan bahwa dokumen RAPBD 2027 beserta lampirannya akan dipelajari oleh anggota dewan sebagai bahan penyusunan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna berikutnya.
Pembahasan selanjutnya diharapkan menghasilkan anggaran yang mampu menjaga pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kepulauan Meranti. (*)

