Desak Polda dan Kejati Riau Mengusut

Demo ijazah Bupati Bengkalis, Massa: kampus berdiri tahun 2001, kok Amril bisa lulus tahun 2002?

Demo ijazah Bupati Bengkalis, Massa: kampus berdiri tahun 2001, kok Amril bisa lulus tahun 2002?

Massa Bentangkan Spanduk Unjukrasa Menuntut Polisi dan Kejati Usut Bupati Bengkalis Amril Mukminin | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - Puluhan massa menamakan diri Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (AMRIL), Selasa (04/10/16) berunjuk rasa menuntut Kepolisian Daerah (Polda) Riau segera mengusut tuntas kasus dugaan ijazah palsu Bupati Bengkalis Amril Mukminin SE MM, yang digunakan sebagai syarat pencalonan bupati pada pilkada 2015 lalu.

Massa mengungkapkan ijazah S1 Sarjana Ekonomi (SE) Amril Mukminim diperoeh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Teladan Medan dengan Nomor Pokok Mahasisawa NPM 97.240 yang lulus pada tanggal 5 Oktober 2002.

Hasil penelusuran yang mereka lakukan dari data yang diperoleh di Website Pangkalan Data Perguruan Tinggi se Provinsi Sumatera Utara baik negeri dan swasta, ternyata Sekolah Tinggi Ekonomi Teladan dengan nomor urut 70 berdiri pada tahun 2001.

"Lulus (Amril, red) tahun 200..?," teriak Irwansyah Pasaribu, pemimpin demo kepada massa. "Dua (2002, red)!!!," jawab massa. "Kampus (STIE Teladan, red) berdiri tahun 200..?," tanyanya lagi. "Satu (2001, red)!!!," sahut massa.

"Anak SD pun tau (artinya, red) ini, kawan-kawan," sambung Irwan lagi.

Dibeberkannya, kecurigaan itu sangat beralasan. Sebab, Ijazah Amril Mukminim keluar tahun 2002, sementara kampusnya berdiri tahun 2001.

"Ini salah satu contoh pemimpin yang pembohong dan dusta yang hanya ingin berkuasa dengan menghalalkan segala cara," teriaknya.

Mereka mendesak agar Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau segera mengusut tuntas kasus dugaan ijazah palsu itu.

Selain itu, mereka juga mendesak agar penegak hukum juga mengusut dugaan keterlibatan Amril Mukminim dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Tahun 2012.

Amril Mukminim sewaktu itu menjabat sebagai Anggota DPRD Bengkalis pride 2009-2014, bersama sejumlah anggota DPRD Bengkalis lainnya diduga menerima aliran dana bansos itu. [red]‎