Beritariau.com, PEKANBARU – Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Program ini menyasar masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4 atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Penyaluran bantuan tersebut disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, di Halaman Kantor Camat Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Senin (9/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah telah menyiapkan bantuan beras dengan total alokasi hampir satu juta ton. Setiap keluarga penerima akan mendapatkan 30 kilogram beras untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026.

Bantuan tersebut merupakan akumulasi alokasi 10 kilogram beras setiap bulan. Namun, penyalurannya dilakukan sekaligus sehingga masyarakat langsung menerima 30 kilogram.

"Untuk Oktober 10 kilogram, November 10 kilogram, Desember 10 kilogram. Jadi, totalnya 30 kilogram dan dikirim sekaligus," ujar Zulkifli.

Ia menyebutkan, penetapan penerima berdasarkan kelompok desil 1 hingga 4 bertujuan memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Zulkifli juga meminta masyarakat yang telah terdata sebagai penerima tetapi belum memperoleh bantuan agar tidak khawatir. Jika kebutuhan beras sudah mendesak, penerima dapat mendatangi kantor Perum Bulog dengan membawa kartu atau identitas penerima untuk mengambil bantuan lebih awal.

"Nah, kalau belum sempat dibagi, kalau betul-betul mendesak bisa ke kantor Bulog bawa kartunya. Bisa ambil dulu ya, 30 kilogram untuk 33,2 juta kepala keluarga desil 1 hingga 4. Totalnya satu juta ton kurang sedikit," jelasnya.

Menurutnya, percepatan penyaluran bantuan menjadi perhatian pemerintah agar tidak ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari akibat keterbatasan persediaan beras.

"Jangan sampai pesan Bapak Presiden, ada rakyat kita yang enggak bisa makan karena enggak ada beras. Harus dibantu," tegasnya.

Selain bantuan beras gratis, pemerintah juga memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan sekaligus mengendalikan harga beras di pasaran.

Zulkifli mengatakan, kondisi musim kemarau berpotensi memengaruhi produksi beras dan mendorong kenaikan harga. Karena itu, pemerintah menyiapkan sekitar satu juta ton beras untuk program SPHP.

Melalui program tersebut, beras yang umumnya dijual dengan harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram di pasaran disalurkan dengan harga Rp13.100 per kilogram.

"Karena musim kemarau produksi turun, harga naik sedikit. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan ada beras subsidi yang dipasarkan oleh Bulog, SPHP namanya. Yang biasanya dijual Rp15.000 sampai Rp16.000 di pasar, dijual Rp13.100. Ada satu juta ton," ungkapnya.

Kegiatan penyaluran bantuan pangan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Anggota DPRD Riau Ade Hartati, serta sejumlah undangan lainnya.

Melalui bantuan pangan dan penguatan program SPHP, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, pasokan beras tersedia, serta keluarga berpenghasilan rendah tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan di tengah tantangan produksi dan perubahan kondisi cuaca. (*)