Nilai Pinjaman dengan SK Sesuai Gaji
Pasca Pelantikan, Anggota Dewan Sebut Gadai SK Itu Hal Biasa
Ilustrasi | Beritariau.com 2014
Beritariau.com, Pekanbaru - Fenomena gadai SK dikalangan DPRD pasca pelantikan, mendapat tanggapan serius dari anggota dewan.
Seperti pengakuan dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku bahwa hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi. Karena, sistem yang dipakai saat pilkada menerapkan sistem langsung sehingga mengeluarkan cost yang lebih besar.
“Paling cepat dan sah ya menggadaikan SK-nya. Yang jelas tak melanggar aturan dan halal. Kalau saya tidak masalah. Karena pembiayaan yang dikeluarkan begitu besar. Mungkin kebutuhan sehari-hari saja ada yang masih minjam saat ini,” kata Dian, kepada Beritariau, saat dikonfirmasi, Senin (15/9/14)
Disebutkannya, sistem "pembelian" pilkada saat ini menganut sistem "pembelian" seperti di pasar bebas dengan mengambil suara terbanyak dengan mengandalkan banyak peluang.
“Tipikal masyarakat kita ini yang memberi (uang) itu (caleg) yang bisa mewakili mereka,” ungkapnya.
Gadai SK menurutnya disesuaikan dengan kebutuhan juga. Misalnya, background dari seorang pengusaha yang modal pilkadanya dipakai dalam usahanya.
“Kebutuhan yang sudah terpakai banyak. Masing-masing berbeda. Ya Biasa saja menurut saya,” ungkapnya lagi.
Dilain hal, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza mengungkapkan, bahwa fenomena gadai SK dikalangan DPRD dinilai kurang bagus. Menurutnya, untuk mencapai cita-cita menjadi anggota dewan tidak harus melakukan gadai SK.
“Kita harus menunjukan sumber daya manusia kita kemampuan kita memperjuangkan masyarakat. Bukan gadai menggadai. Kalau sudah gadai- menggadai yang kerja sudah lain. Dia tak pikir rakyat, fokus kepada hutangnya saja,” terang Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sementara itu, Humas Bank Riau Wahyudi saat dikonfirmasi berapa banyak anggota Dewan yang menggadaikan SK saat ini, dirinya memilih menghindar dari pertanyaan wartawan.
“Kita tidak tahu itu. Itu tidak dapat. Kita kantor pusat. Hubungi cabang saja,” elaknya.
Ditanya soal berapa nilai pinjam bila menggadai SK DPRD, Wahyudi menyebutkan bahwa kisaran itu disesuaikan dengan gaji.
“Dilihat berapa besar gajinya. Itu besaran pinjamannya. Atau untuk lebih dekat coba hubungi cabang saja,” ujarnya sembari mematikan telepon selularnya. [Bam]
Seperti pengakuan dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dian Sukheri. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku bahwa hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi. Karena, sistem yang dipakai saat pilkada menerapkan sistem langsung sehingga mengeluarkan cost yang lebih besar.
“Paling cepat dan sah ya menggadaikan SK-nya. Yang jelas tak melanggar aturan dan halal. Kalau saya tidak masalah. Karena pembiayaan yang dikeluarkan begitu besar. Mungkin kebutuhan sehari-hari saja ada yang masih minjam saat ini,” kata Dian, kepada Beritariau, saat dikonfirmasi, Senin (15/9/14)
Disebutkannya, sistem "pembelian" pilkada saat ini menganut sistem "pembelian" seperti di pasar bebas dengan mengambil suara terbanyak dengan mengandalkan banyak peluang.
“Tipikal masyarakat kita ini yang memberi (uang) itu (caleg) yang bisa mewakili mereka,” ungkapnya.
Gadai SK menurutnya disesuaikan dengan kebutuhan juga. Misalnya, background dari seorang pengusaha yang modal pilkadanya dipakai dalam usahanya.
“Kebutuhan yang sudah terpakai banyak. Masing-masing berbeda. Ya Biasa saja menurut saya,” ungkapnya lagi.
Dilain hal, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zaidir Albaiza mengungkapkan, bahwa fenomena gadai SK dikalangan DPRD dinilai kurang bagus. Menurutnya, untuk mencapai cita-cita menjadi anggota dewan tidak harus melakukan gadai SK.
“Kita harus menunjukan sumber daya manusia kita kemampuan kita memperjuangkan masyarakat. Bukan gadai menggadai. Kalau sudah gadai- menggadai yang kerja sudah lain. Dia tak pikir rakyat, fokus kepada hutangnya saja,” terang Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sementara itu, Humas Bank Riau Wahyudi saat dikonfirmasi berapa banyak anggota Dewan yang menggadaikan SK saat ini, dirinya memilih menghindar dari pertanyaan wartawan.
“Kita tidak tahu itu. Itu tidak dapat. Kita kantor pusat. Hubungi cabang saja,” elaknya.
Ditanya soal berapa nilai pinjam bila menggadai SK DPRD, Wahyudi menyebutkan bahwa kisaran itu disesuaikan dengan gaji.
“Dilihat berapa besar gajinya. Itu besaran pinjamannya. Atau untuk lebih dekat coba hubungi cabang saja,” ujarnya sembari mematikan telepon selularnya. [Bam]
