Dewan Minta Reklame Ilegal Dibongkar
Diduga Kongkalikong, PAD Pekanbaru Bocor 16 Milyar, 423 Reklame Tak Berizin
Ilustrasi | Beritariau.com 2014
Beritariau.com, Pekanbaru - Data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru mencatat, sebanyak 458 titik tiang reklame, hanya 35 yang mengantongi izin resmi. Parahnya, ada yang tegak dilahan pemerintah.
Sekretaris Dispenda, Yuliasman menyebutkan, realisasi pajak reklame dari tahun ke tahun mengalami kebocoran yang cukup tinggi. Rendahnya kebocoran itu diakibatkan masih kurangnya kesadaran pengusaha reklame dalam mengurus izin tayang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .
"Tahun ini hanya dapat Rp4 miliar dari target Rp 20 miliar," sebut Yuliasman, kepada Beritariau.com, saat dikonfirmasi, Jum'at (12/09/2014).
Mendapatkan informasi tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM prihatin dan miris mendengarnya.
Dikatakannya, sejak dahulu, dirinya telah menghimbau kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk membongkar seluruh reklame yang tidak memiliki izin. Namun, himbauan dari mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru ini selalu dianggap angin lalu oleh pemerintah.
"Dari dulu saya selalu berkicau tentang reklame ini, tapi yang saya herankan kenapa pemerintah tak berani bongkar. Apa sudah bermain dengan pengusaha reklame? Kalau memang tak berizin, bongkar saja. Panggil pengusahanya. Reklame Ilegal ini sudah merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Hanya sekian persen saja yang berizin. Ini sudah tak benar lagi," cetus Politisi Dari Partai Amanat Nasional ini, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru.
Padahal kata Nofrizal lagi, Peraturan Walikota (Perwako) No 24 Tahun 2013 dan perda No 6 tahun 2011 telah ada. Sayangnya, Nofrizal menuturkan dinas terkait lemah dalam pengawasan.
"Harusnya Dispenda lebih giat menggenjot pajaknya. Tahun 2014 ini Walikota menargetkan PAD Pekanbaru harus mencapai Rp500 miliar. Data semua pengusaha reklame yang ada. Bila masih membangkang, panggil paksa saja," tegasnya. [Bam]
Sekretaris Dispenda, Yuliasman menyebutkan, realisasi pajak reklame dari tahun ke tahun mengalami kebocoran yang cukup tinggi. Rendahnya kebocoran itu diakibatkan masih kurangnya kesadaran pengusaha reklame dalam mengurus izin tayang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .
"Tahun ini hanya dapat Rp4 miliar dari target Rp 20 miliar," sebut Yuliasman, kepada Beritariau.com, saat dikonfirmasi, Jum'at (12/09/2014).
Mendapatkan informasi tersebut, Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM prihatin dan miris mendengarnya.
Dikatakannya, sejak dahulu, dirinya telah menghimbau kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk membongkar seluruh reklame yang tidak memiliki izin. Namun, himbauan dari mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru ini selalu dianggap angin lalu oleh pemerintah.
"Dari dulu saya selalu berkicau tentang reklame ini, tapi yang saya herankan kenapa pemerintah tak berani bongkar. Apa sudah bermain dengan pengusaha reklame? Kalau memang tak berizin, bongkar saja. Panggil pengusahanya. Reklame Ilegal ini sudah merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Hanya sekian persen saja yang berizin. Ini sudah tak benar lagi," cetus Politisi Dari Partai Amanat Nasional ini, saat ditemui di DPRD Kota Pekanbaru.
Padahal kata Nofrizal lagi, Peraturan Walikota (Perwako) No 24 Tahun 2013 dan perda No 6 tahun 2011 telah ada. Sayangnya, Nofrizal menuturkan dinas terkait lemah dalam pengawasan.
"Harusnya Dispenda lebih giat menggenjot pajaknya. Tahun 2014 ini Walikota menargetkan PAD Pekanbaru harus mencapai Rp500 miliar. Data semua pengusaha reklame yang ada. Bila masih membangkang, panggil paksa saja," tegasnya. [Bam]
