Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi Riau mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memperkuat upaya pencegahan serta respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menilai perusahaan, khususnya yang memiliki wilayah konsesi, memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla mencegah api meluas.

Menurutnya, perusahaan lebih memahami karakteristik lahan, akses sumber air, personel, hingga peralatan pemadaman yang tersedia di wilayah masing-masing.

"Arah kolaborasi yang ingin kita bangun sangat sederhana. Pada wilayah konsesi, perusahaan wajib memastikan langkah pencegahan dan respons awal berjalan optimal. Setiap hotspot harus ditangani sebelum menjadi titik api besar," ujar SF Hariyanto di Polda Riau, Kamis (27/8/2026).

Ia mengatakan kemampuan perusahaan dalam memantau wilayah konsesi harus menjadi bagian dari sistem penanggulangan karhutla. Setiap indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti agar tidak berkembang dan menyebar ke wilayah lain.

SF Hariyanto juga menempatkan perusahaan di sekitar kawasan rawan sebagai mitra terdekat Satgas Karhutla. Dukungan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya dinilai dapat mempercepat penanganan ketika ditemukan hotspot maupun titik api.

"Di wilayah sekitar konsesi, perusahaan menjadi mitra terdekat yang siap membantu Satgas. Bantuan ini bukan untuk mengambil alih tanggung jawab, melainkan tindakan bersama agar api tidak meluas ke lahan masyarakat maupun kawasan lain," jelasnya.

Kepatuhan Perusahaan Jadi Perhatian

Menurut SF Hariyanto, kolaborasi tersebut tidak berarti menghilangkan tanggung jawab masing-masing pihak. Pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi, sementara perusahaan wajib memastikan kesiapsiagaan dan pencegahan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemprov Riau juga akan memperhatikan tingkat kepatuhan serta kesiapan perusahaan dalam menghadapi ancaman karhutla.

Perusahaan yang aktif melakukan pencegahan dan membantu penanganan di lapangan akan diberikan apresiasi. Sebaliknya, berbagai kekurangan yang ditemukan akan diminta segera diperbaiki.

"Kami akan bersikap adil. Bagi perusahaan yang patuh, siap, dan aktif membantu penanganan Karhutla tentu patut kita berikan apresiasi. Namun, perusahaan yang masih memiliki kekurangan harus segera melakukan perbaikan," katanya.

Di samping pendekatan kolaboratif, Pemprov Riau memastikan aspek penegakan hukum tetap berjalan. Perusahaan maupun pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran karhutla, terutama jika terdapat unsur kesengajaan, akan diproses sesuai ketentuan hukum.

"Sedangkan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau unsur kesengajaan, maka penanganan hukum akan dilaksanakan tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

SF Hariyanto mengajak pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat memperkuat komunikasi serta koordinasi dalam menghadapi ancaman karhutla.

Menurutnya, kerja bersama seluruh pihak menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus melindungi lingkungan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat Riau.

"Mari kita bekerja sama dan saling menguatkan untuk menjaga Riau dari kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat," pungkasnya. (*)