Beritariau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi pelajar sekaligus memperkuat literasi keuangan digital. Langkah ini dinilai penting agar generasi muda tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, saat menghadiri Puncak Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan Tahun 2026 di Ballroom Kantor OJK Provinsi Riau, Kamis (20/8/2026).

Menurut M Job, program satu rekening satu pelajar menjadi salah satu upaya strategis dalam membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah. Program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, perbankan, OJK, Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami ingin seluruh pelajar di Riau memiliki rekening dan membangun kebiasaan menabung secara rutin. Untuk itu, diperlukan kerja bersama antara sekolah, dinas pendidikan, perbankan, OJK, Bank Indonesia, serta pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.

Ia mengakui kepemilikan rekening pelajar di Riau terus menunjukkan perkembangan positif. Namun, masih terdapat pelajar yang belum memiliki rekening sehingga perlu dilakukan pemetaan dan penguatan koordinasi agar seluruh siswa dapat memperoleh akses layanan keuangan.

“Jangan sampai masih ada siswa yang belum memiliki rekening hanya karena koordinasi yang belum berjalan maksimal. Kita ingin capaian ini terus meningkat dan pada tahun-tahun mendatang seluruh pelajar Riau dapat menikmati akses tabungan yang aman dan sesuai kebutuhan,” katanya.

M Job menegaskan, perluasan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi. Menurutnya, kepemilikan rekening tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila pengguna belum memahami manfaat, biaya, risiko, hak, kewajiban, serta aspek keamanan layanan keuangan.

“Kita tidak ingin masyarakat hanya memiliki akses, tetapi tidak memahami layanan yang digunakan. Literasi harus tumbuh bersama dengan inklusi agar masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari produk keuangan yang mereka gunakan,” tegasnya.

Terlebih, perkembangan layanan keuangan digital membuat pelajar semakin mudah mengakses berbagai produk finansial. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi, kode OTP, pinjaman online, investasi ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital.

“Anak-anak harus mengetahui bagaimana menjaga data pribadi dan mengenali risiko sebelum menggunakan produk keuangan. Jangan sampai kemudahan teknologi justru membuat mereka terjebak dalam layanan yang tidak aman atau keputusan finansial yang merugikan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala OJK Provinsi Riau, Mohammad Fredly Nasution, mengatakan kebiasaan menabung merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran finansial generasi muda.

Namun, menurutnya, edukasi keuangan tidak boleh berhenti pada pembukaan rekening. Pelajar juga perlu dibekali kemampuan mengatur keuangan dan mengambil keputusan finansial secara bijak.

“Menabung bukan sekadar menyimpan uang, tetapi merupakan proses membangun kebiasaan untuk merencanakan masa depan dan mengelola keuangan secara bijak. Kebiasaan tersebut harus ditanamkan sejak dini agar menjadi bagian dari karakter generasi muda,” jelasnya.

Fredly menyebutkan, sepanjang Juli 2025 hingga Juli 2026, berbagai kegiatan edukasi keuangan telah dilaksanakan di sejumlah sekolah di Riau. Kegiatan tersebut meliputi edukasi menabung, pengelolaan keuangan, literasi keuangan digital, hingga pembukaan rekening pelajar.

“Dalam satu tahun terakhir, tercatat 51.391 rekening dengan nominal sekitar Rp45,56 miliar serta 14.283 pelajar mengikuti kegiatan edukasi keuangan. Capaian ini menunjukkan bahwa gerakan literasi dan inklusi keuangan terus berkembang melalui kolaborasi berbagai pihak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, edukasi keuangan bagi pelajar juga diarahkan untuk membangun kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, menentukan tujuan menabung, serta memastikan legalitas produk keuangan sebelum digunakan.

“ Masyarakat yang semakin memahami haknya akan lebih mampu menggunakan produk dan jasa keuangan secara tepat. Karena itu, peningkatan literasi harus terus dilakukan bersamaan dengan penguatan perlindungan konsumen,” katanya.

Menurut Fredly, penguatan literasi sejak usia sekolah diharapkan mampu membentuk generasi muda yang mandiri dalam mengambil keputusan finansial. Hal ini menjadi semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan layanan keuangan digital.

“Kami ingin pelajar memiliki kemampuan mengambil keputusan keuangan secara mandiri dan bertanggung jawab. Semangat menabung harus berjalan bersama dengan pengetahuan agar mereka mampu menghadapi perkembangan layanan keuangan digital,” pungkasnya. (*)