Beritariau.com, Selatpanjang -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mempercepat kesiapan Sarana Pendukung Program Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi dan pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menerima kunjungan tim BPKP Provinsi Riau di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (14/8/2026). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peninjauan kesiapan sejumlah SPPG yang akan mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

Dalam peninjauan, tim BPKP turut didampingi Koordinator Wilayah (Korwil) dan pihak pengelola SPPG. Secara umum, fasilitas yang telah dibangun dinilai cukup memadai. Namun, masih terdapat sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti sebelum fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal.

“Alhamdulillah sudah terbangun, tinggal sisa-sisanya saja untuk SPPG 3T. Mudah-mudahan secepatnya dapat diselesaikan,” ujar perwakilan BPKP Provinsi Riau.

BPKP menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan awal masih akan didalami. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari kesiapan fasilitas hingga kesesuaian komponen pembiayaan dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu catatan berkaitan dengan kesesuaian harga atau komponen pembiayaan SPPG dengan ketentuan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, ditemukan fasilitas SPPG yang belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Untuk beberapa harga SPPG harus sesuai dengan ketentuan BGN. Ada juga yang belum membuat IPAL, sehingga itu menjadi catatan dan diminta untuk segera dilengkapi,” jelasnya.

Pemkab Fokus Percepat Kesiapan SPPG

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan SPPG, terutama fasilitas yang berada di wilayah 3T.

Menurutnya, Pemkab Meranti tidak hanya memastikan bangunan telah tersedia, tetapi juga menghitung kebutuhan infrastruktur dan memeriksa kelengkapan fasilitas yang diperlukan agar operasional SPPG dapat berjalan dengan baik.

“Untuk perencanaan 3T, kami melakukan perlengkapan terhadap kebutuhan 3T tersebut. Kami juga sering didatangi para mitra. Kami mencoba menghitung kebutuhan infrastrukturnya dan mengecek kelengkapan yang ada di dalam SPPG,” kata Muzamil.

Wilayah 3T menjadi perhatian khusus karena masyarakat di kawasan tersebut dinilai memiliki kebutuhan besar terhadap akses program pemenuhan gizi. Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas banyak wilayah kepulauan juga menjadi tantangan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan.

Karena itu, Muzamil meminta berbagai kendala yang masih ditemukan dapat segera diselesaikan, termasuk persoalan mekanisme pembayaran serta kelengkapan sarana pendukung.

“Kami juga meminta dukungan untuk persoalan perubahan pembayaran tersebut. Karena itu, untuk masalah 3T ini harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.

Wilayah 3T Dinilai Paling Membutuhkan

Muzamil menilai pelaksanaan program pemenuhan gizi di wilayah 3T harus menjadi prioritas. Menurutnya, masyarakat di kawasan tersebut justru membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan akses dan kondisi geografis.

“Sebetulnya yang paling membutuhkan itu di wilayah 3T. Kalau untuk wilayah kota masih banyak kendalanya. Yang sangat membutuhkan justru di wilayah 3T yang sampai sekarang belum terlaksana,” ungkapnya.

Pemkab Meranti akan menindaklanjuti berbagai catatan yang disampaikan BPKP, termasuk melengkapi fasilitas yang masih belum memenuhi ketentuan.

Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat koordinasi dengan BPKP, BGN, para mitra, serta pihak pengelola SPPG agar seluruh persiapan dapat diselesaikan.

“Kami akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti catatan yang disampaikan. Harapannya, SPPG 3T dapat segera selesai dan program pemenuhan gizi dapat terlaksana serta memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah 3T Kepulauan Meranti,” pungkas Muzamil. (*)