Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia.

Komitmen itu disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG secara virtual, Kamis (13/8/2026).

Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Pertemuan tersebut membahas penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung sekaligus mengawasi pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam memastikan program MBG berjalan optimal. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Hari ini kita hadir bersama-sama dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mengonsolidasikan keterlibatan rekan-rekan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujar Tito.

Ia menjelaskan, perubahan kepengurusan di lingkungan BGN menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. BGN diharapkan dapat membangun kerja sama yang lebih konkret dengan seluruh pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.

Pemprov Riau Siap Perkuat Pengawasan

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan Pemprov Riau siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG sekaligus memperkuat pengawasan di lapangan.

Menurutnya, kualitas makanan menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi penerima.

“Sesuai arahan dari Pak Mendagri dan Kepala BGN, kunci keberhasilan program ini ada pada kualitas input dan pengawasannya di lapangan,” kata SF Hariyanto.

Ia mengatakan Pemprov Riau akan segera melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan MBG memenuhi standar kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, serta tepat sasaran.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar program ini tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesehatan anak-anak di Riau,” ujarnya.

MBG Tak Sekadar Membagikan Makanan

Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa tujuan Program MBG tidak sebatas menyediakan makanan bagi penerima manfaat. Program tersebut dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan, pendidikan, hingga sumber daya manusia.

Menurut Sudaryono, pelaksanaan MBG memiliki tiga tahapan hasil yang harus diperhatikan, yakni output, outcome, dan impact.

Output yang diharapkan adalah tersedianya makanan yang sehat dan bergizi serta dapat diterima dan dihabiskan oleh penerima manfaat, mulai dari siswa, balita, ibu hamil hingga ibu menyusui.

Selanjutnya, outcome yang ditargetkan berupa peningkatan kesehatan dan status gizi penerima manfaat. Dalam jangka panjang, program tersebut diharapkan memberikan impact terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

“Badan Gizi Nasional hadir bukan sekadar untuk menyediakan makanan, melainkan ada target Output, Outcome, Impact, dan dampak yang ingin kita capai secara holistik,” jelas Sudaryono.

Ia menilai kualitas hasil akhir program sangat bergantung pada kualitas bahan makanan serta proses penyelenggaraan MBG sejak dari tahap persiapan hingga makanan diterima penerima manfaat.

“Output yang bagus berarti makanan yang tersaji adalah makanan yang sehat, bergizi, disukai, dan habis disantap oleh para penerima manfaat setiap harinya. Untuk menghasilkan output yang maksimal, maka input dan prosesnya pun harus baik,” tegasnya.

Karena itu, BGN meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan melalui dinas kesehatan dan perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan standar pelaksanaan MBG tetap terjaga di masing-masing wilayah.

“Melalui Dinas Kesehatan dan organisasi perangkat daerah yang terkait, kami mohon pengawasannya terhadap program MBG ini,” pungkas Sudaryono.

Bagi Pemprov Riau, penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar menghasilkan makanan yang aman, bergizi dan berkualitas bagi masyarakat penerima manfaat. (*)