Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berharap sinergi dengan Komisi X DPR RI dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia terus diperkuat guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Harapan tersebut disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, dalam acara ramah tamah bersama Kepala BPS RI dan Komisi X DPR RI di Hotel Pangeran Pekanbaru, Rabu (22/7/2026) malam.

Kegiatan itu menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Komisi X DPR RI bersama Kepala BPS RI di Provinsi Riau. Selain mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi mengenai penguatan kolaborasi dalam mendukung pembangunan berbasis data.

Zulkifli mengatakan, kunjungan kerja tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat untuk melihat secara langsung berbagai potensi, tantangan, serta kebutuhan pembangunan di Provinsi Riau.

Ia berharap hasil kunjungan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan daerah.

"Apa yang telah Bapak dan Ibu lihat, dengarkan, serta peroleh selama kunjungan ini kami harapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program yang semakin tepat sasaran serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah," ujarnya.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan di Riau dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami berharap dukungan kebijakan maupun anggaran dari pemerintah pusat terus diperkuat sehingga program pembangunan yang direncanakan benar-benar selaras dengan kondisi daerah dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Riau," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program pemerintah di daerah.

Ia menjelaskan, berbagai masukan dan aspirasi yang diterima selama kunjungan akan menjadi bahan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di tingkat nasional.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang disusun di tingkat nasional benar-benar berangkat dari kebutuhan di lapangan. Karena itu, berbagai masukan dan aspirasi yang kami terima selama kunjungan ini akan menjadi perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah," kata Hetifah.

Hetifah juga menekankan pentingnya data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan sebagai landasan pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun daerah. (*)