Beritariau.com, Medan -- Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan sebagai salah satu program strategis nasional. Menurutnya, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan dalam peningkatan gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan.

Usulan tersebut disampaikan Agung saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 yang berlangsung di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).

Dalam forum yang dihadiri para wali kota se-Indonesia itu, Agung menyampaikan pengalaman Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan program MBG. Ia menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah menciptakan peluang kerja baru sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami merekomendasikan agar program nasional MBG ini harus dilanjutkan. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi di daerah," kata Agung.

Menurutnya, meningkatnya kesempatan kerja melalui program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Banyak masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan kini memperoleh penghasilan sehingga daya beli ikut meningkat.

"Ibu-ibu yang sebelumnya menganggur, sekarang sudah bekerja di dapur MBG. Mereka mendapatkan penghasilan, bisa berbelanja, dan akhirnya perputaran ekonomi di masyarakat ikut meningkat," ujarnya.

Agung menambahkan, keberhasilan Pekanbaru meningkatkan PAD lebih dari Rp400 miliar juga harus diiringi dengan kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Rakernas APEKSI ke-18 menjadi forum strategis bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia untuk memperkuat sinergi pembangunan, membahas isu-isu perkotaan, serta menyusun rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait berbagai program nasional yang dinilai berdampak positif bagi daerah. (*)