Beritariau.com, Kampar – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan petani kelapa sawit yang tengah menghadapi penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS). Melalui Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, berbagai langkah koordinasi telah dilakukan guna menyampaikan keluhan petani kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

Bupati Kampar Ahmad Yuzar melalui Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kampar, Marhalim, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menyikapi keresahan petani terkait harga TBS yang dinilai belum memberikan keuntungan yang memadai bagi masyarakat.

Menurutnya, kondisi yang terjadi di lapangan telah dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk diteruskan ke Kementerian Pertanian sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional.

“Pemerintah sangat memahami kondisi yang dirasakan petani. Karena itu, berbagai informasi dan perkembangan yang terjadi di lapangan telah kami sampaikan kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis,” ujar Marhalim.

Ia menjelaskan bahwa persoalan harga TBS bukan hanya terjadi di Kabupaten Kampar, melainkan juga dialami sejumlah daerah sentra perkebunan kelapa sawit lainnya di Indonesia. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha, hingga organisasi petani.

Pemerintah Kabupaten Kampar menilai fluktuasi harga TBS dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional, kondisi ekspor, biaya distribusi dan logistik, hingga mekanisme tata niaga yang berlaku di tingkat industri.

Atas dasar itu, Pemkab Kampar mendorong agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Berbagai laporan mengenai penurunan harga yang diterima petani telah disampaikan secara kolektif bersama daerah lain melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau kepada pemerintah pusat.

Marhalim menambahkan, koordinasi yang dilakukan melibatkan sejumlah instansi teknis dan pemangku kepentingan terkait guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri kelapa sawit saat ini. Informasi yang dihimpun dari daerah diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang memengaruhi harga TBS petani, termasuk kendala yang terjadi dalam rantai pasok industri kelapa sawit nasional. Selain itu, pemerintah disebut akan mengambil tindakan tegas terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

“Sudah disampaikan bahwa PKS yang melanggar aturan akan ditindak tegas, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha,” katanya.

Sebagai salah satu daerah dengan sektor perkebunan sawit yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, Pemkab Kampar menempatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong lahirnya kebijakan yang mampu memberikan kepastian harga dan rasa keadilan bagi petani tanpa mengabaikan keberlangsungan industri sawit secara keseluruhan.

Menurut Marhalim, pendekatan yang ditempuh pemerintah daerah saat ini adalah melalui komunikasi aktif, koordinasi lintas sektor, serta penyampaian aspirasi secara berjenjang kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis.

Pemkab Kampar juga mengimbau masyarakat, khususnya para petani, agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pemerintah memastikan setiap keluhan dan aspirasi yang disampaikan petani menjadi perhatian serius dan terus diperjuangkan melalui jalur pemerintahan yang tersedia.

Melalui langkah-langkah koordinasi yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan kehadirannya di tengah masyarakat, khususnya para petani sawit yang selama ini berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui upaya nyata untuk mendorong solusi terbaik demi menjaga keberlangsungan usaha perkebunan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani di masa mendatang. (*)