Beritariau.com, Pekanbaru – Anggota DPRD Pekanbaru dari Fraksi Golkar, Syafri Syarif SE, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses masa sidang II tahun 2025/2026 di daerah pemilihannya yang meliputi Kecamatan Tuah Madani dan Binawidya. Kegiatan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian di lingkungan mereka.

Dalam dialog bersama masyarakat, sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang paling banyak disampaikan warga, yakni masalah banjir, ketidakjelasan tapal batas wilayah, serta kebutuhan fasilitas pendidikan yang dinilai masih belum memadai.

Persoalan banjir menjadi keluhan yang paling dominan. Warga yang tinggal di kawasan perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar mengaku masih kerap terdampak genangan saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi warga yang bermukim di daerah rawan banjir.

Menanggapi hal tersebut, Syafri mengatakan bahwa persoalan banjir memang menjadi salah satu isu yang terus disuarakan masyarakat setiap kali pelaksanaan reses. Karena itu, ia menilai perlu adanya langkah konkret dan sinergi antar pemerintah daerah agar persoalan tersebut dapat ditangani secara menyeluruh.

“Masalah banjir ini menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kampar. Warga berharap ada solusi konkret agar persoalan ini tidak terus terjadi,” ujarnya.

Selain persoalan banjir, warga juga mengeluhkan belum tuntasnya persoalan tapal batas antara wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Menurut masyarakat, ketidakjelasan batas administrasi tersebut telah menimbulkan berbagai kendala dalam kehidupan sehari-hari.

Syafri menjelaskan bahwa kondisi tersebut dirasakan langsung oleh ratusan kepala keluarga yang berada di wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat dan Sialang Munggu. Akibat belum adanya kepastian status wilayah, masyarakat kerap mengalami kesulitan saat mengurus berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan.

Salah satu dampak yang paling dirasakan warga adalah terkait pembayaran pajak. Banyak masyarakat yang mengaku kebingungan karena tidak dapat melakukan pembayaran pajak baik ke Kabupaten Kampar maupun ke Kota Pekanbaru.

“Warga ini serba sulit. Mau bayar pajak ke Kampar tidak bisa, ke Pekanbaru juga ditolak. Sementara selama ini pembangunan justru berasal dari APBD Pekanbaru,” jelasnya.

Menurut Syafri, persoalan tapal batas tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpengaruh terhadap kepastian administrasi masyarakat serta pelayanan publik yang mereka terima. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah daerah terkait untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut melalui koordinasi yang lebih intensif.

Di sektor pendidikan, masyarakat juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat meningkatkan fasilitas pendidikan di wilayah Kecamatan Tuah Madani, khususnya Kelurahan Sialang Munggu. Hingga saat ini, kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sekitar 44 ribu jiwa tersebut belum memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri.

Kondisi itu membuat sebagian masyarakat harus menyekolahkan anak-anak mereka ke wilayah lain untuk mendapatkan akses pendidikan tingkat menengah pertama. Warga berharap pemerintah segera membangun SMP negeri guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

Syafri menilai kebutuhan akan SMP negeri di Sialang Munggu merupakan persoalan yang cukup mendesak. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus berkembang, keberadaan fasilitas pendidikan dinilai menjadi kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan oleh pemerintah.

“Ini menjadi persoalan krusial. Dengan jumlah penduduk yang besar, Sialang Munggu belum memiliki SMP negeri. Ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat selama pelaksanaan reses akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD. Menurutnya, reses merupakan momentum penting untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Melalui hasil reses tersebut, Syafri berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dapat segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, infrastruktur, administrasi kependudukan, dan pelayanan publik.

“Tentu kami berharap pemerintah kota segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan pelayanan publik,” tutupnya. (*)