Beritariau.com, Rohil — Kejaksaan Negeri Rokan Hilir terus mematangkan persiapan program inovatif bertajuk “NGOBJAR” (Ngobrol Bareng Jaksa) yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juni 2026 mendatang.

Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut kedua yang dipimpin langsung Kepala Kejari Rokan Hilir, Firdaus, di Aula Kantor Kejari, Selasa (5/5/2026). Rapat turut dihadiri Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles, jajaran OPD, camat, perwakilan perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga pengurus HIPMI setempat.

Program “NGOBJAR” dirancang sebagai ruang interaksi langsung antara kejaksaan dan masyarakat, dengan fokus utama memperkenalkan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Selain itu, kegiatan ini juga membuka layanan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat.

Firdaus menegaskan, melalui program ini pihaknya ingin mendekatkan institusi kejaksaan dengan masyarakat sekaligus menunjukkan peran jaksa sebagai pemberi solusi hukum, bukan sekadar penegak hukum.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa kejaksaan hadir untuk membantu, termasuk dalam memberikan pendampingan dan solusi hukum. Karena itu, kami juga menggandeng HIPMI agar perannya kembali aktif dan berdampak bagi daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jhony Charles menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, termasuk dari sisi publikasi.

Menurutnya, penyebaran informasi harus dilakukan secara masif melalui platform digital agar jangkauan program ini semakin luas dan dapat dirasakan hingga ke seluruh wilayah Rokan Hilir.

Rapat koordinasi juga diisi dengan diskusi teknis terkait pembagian peran antar stakeholder, mulai dari pengamanan kegiatan, dukungan fasilitas, hingga keterlibatan mitra seperti perbankan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui “NGOBJAR”, Kejaksaan Negeri Rokan Hilir berharap dapat menghilangkan kesan kaku terhadap institusi penegak hukum, sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. (*)