‎Beritariau.com, Pekanbaru - Anggota Komisi III DPR-RI, Masinton Pasaribu curiga adanya surat perintah  penghentian penyidikan terhadap 15 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lalu.

Kecurigaan itu disebutkan Masinton seperti "ada bakso dibalik bakwan" atau ada sesuatu dibalik SP3 yang diterbitkan Polda Riau dibawah pimpinan Kapolda Riau Irjen Pol Dolly Bambang Hermawan saat itu.

"Masalah SP3 terhadap 15 perusahan oleh Polda Riau harus diteliti ulang. Jangan lupa dampak besar asap pada tahun lalu, itu sampai ke negara tetangga. Presiden berkali-kali datang ke Riau, kok malah dihentikan," ujar Masinton usai mengunjungi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas II A Pekanbaru, Senin (01/08/16).

Masinton juga menilai alasan polisi menghentikan proses penyidikan terhadap 15 perusahan itu tidak masuk akal dan diluar nalar.

"Ini tak lazim, pasti tidak wajar. Kalau begitu, semua perkara di Polda Riau SP3 kan saja ya kan," ketus Masinton.

Masinton mencurigai adanya kongkalikong antara pejabat Polda Riau dibawah pimpinan Irjen Dolly Bambang Hermawan saat menjabat sebagai Kapolda Riau yang menerbitkan surat SP3 tersebut bersama Direktur Kriminal Khusus Kombes Arif Rahman Hakim.

Jika terbukti adanya permainan antara perusahaan dengan pejabat Polda Riau, Masinton meminta agar dipidanakan.

"Bukan hanya copot jabatan, tapi yang terlibat ini sudah ikut dalam ranah kejahatan. Sanksinya dipidanakan, agar ada efek jera bagi penegak hukum yang bermain," ucap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Masinton mengatakan, dia bersama Ruhut Sitompul akan melakukan rapat bersama pejabat Polda Riau.

Dalam agenda itu, pihaknya akan meminta penjelasan dari polisi terkait penerbitan SP3 kasus karhutla tetsebut.

"Besok kami rapat bersama Polda Riau, kami akan minta penjelasan prosesnya terbit SP-3 ini. Entah dizaman siapa, ini jelas putusan institusi. Yang perlu diketahui apakah prosesnya sudah benar atau jangan-jangan ada bakso di balik bakwan," kata Masinton. [red]