Beritariau.com, Pekanbaru – Upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah terus digencarkan Pemerintah Provinsi Riau. Melalui Bapenda Riau, sebanyak 310 personel Tim Pembina Samsat menandatangani pakta integritas, Minggu (12/4/2026).

Penandatanganan ini melibatkan seluruh unsur pelayanan Samsat, mulai dari kepala UPT, kepala seksi, hingga petugas loket, sebagai langkah menyatukan komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan dalam membangun sistem perpajakan yang bersih dan kredibel.

“Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada integritas petugas. Kami ingin memastikan setiap penerimaan pajak masuk ke kas daerah tanpa kebocoran,” tegasnya.

Dalam pakta integritas tersebut, seluruh personel diwajibkan menjalankan tugas sesuai aturan serta berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Petugas juga dilarang menerima segala bentuk gratifikasi yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu, prinsip transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam setiap pelayanan kepada wajib pajak. Pengawasan internal pun diperketat guna meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan di lapangan.

Sebagai bentuk komitmen, setiap pelanggaran terhadap pakta integritas akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari administratif hingga pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Riau dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang bersih sekaligus memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD. (*)