Beritariau.com, Pasir Pangaraian - Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad Msi mengaku sudah dua kali menyurati PLT Gubri Untuk segera memfasilitasi pembahasan APBD Murni 2016 yang hingga kini belum menemui titik temu.  

Dalam suratnya, Achmad mengharapkan PLT Gubri untuk memfasilitasi antara eksekutif dan legislatif  untuk  melakukan pertemuan dengan Mendagri. Yaitu untuk mencari solusi persoalan boleh tidaknya pembayaran hutang dimasukan dalam APBD Murni 2016, sehingga ada titik temu dalam pengasehan APBD.

“Saya sudah dua kali sudah surati gubernur agar segera APBD Rohul ini di fasilitasi ke mentri dalam negeri. ASrtinya, TAPD Pemkab Rohul dengan Banggar DPRD Rohul bisa satu visi dan mendapatkan satu penjalasan dari mendagri,“ tuturnya.

Seperti yang diketahui, Pembahasan KUA PPAS APBD Rohul Murni 2016 hingga kini masih mengalami jalan buntu. Tim TAPD Pemkab Rohul dan DPRD Rohul saling berbeda pendapat terkait pembayaran Hutang Kegiatan 2015.
 
Pemkab Rohul berpendapat, Pembayaran Hutan kegiatan 2015 wajib dibayarkan pada APBD Murni 2016, dan pembayaranya dilakukan berdasarkan Hasil Audit.

Sementara DPRD Rohul berpedapat sebaliknya. Dimana pembayaran hutang tidak bisa dilakukan di APBD Murni 2016, sebelum ada hasil Audit baik dari Inspektorat ataupun BPK. DPRD berpandangan, Pembayaran Hutang 2015 baru bisa dilakkan di APBD 2015, setelah hasil Audit keluar.    
 
“DPRD tidak setuju kalau Hutang pihak ke 3 itu dibayarkan di APBD murni, tetapi berdasarkan  mendagri itu harus dibayarkan.  kita hanya merujuk pada aturan, regulasi yang kita ikuti, seblum di bayar tentu kita audit. mereka hanya bertahan tidak mau bayar” sebut achmad
 
"Bagaimanapun juga APBD itu belanja pemerintah. Geliat ekonomi masyarakat dan penopang daya beli masyarakat. Kita sudah rasakan empat bulan terakir APBD ini tidak terlaksana, lesunya ekonomi masyarakat, jadi kita berharap semua pihak arif dan bijaksana, ini untuk masyarakat,” pungkasnya. [adv]