Beritariau.com, Pekanbaru - Mutasi eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, beberapa waktu yang lalu, masih menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Beredar kabar, mutasi itu, sarat dengan muatan politis jelang Pilkada kota Pekanbaru.

Namun, tudingan miring itu, dibantah keras Kepala BKD Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie. Ia berkilah berdasarkan hasil survey, dinyatakan bahwa banyak masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang terjadi saat ini di Kota Pekanbaru. Ia membela keputusan Walikota Firdaus MT memutasi Pejabat.‎

“Kalau politik iya, tapi politik apa. Walikota merasa kinerja pegawai saat ini sudah bagus, tapi belum merasa puas. Makanya kita lakukan mutasi. Kita lakukan untuk penyegaran,” ucap Rozie, usai hearing dengan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru secara tertutup, Selasa (29/03/16) kemarin.

Soal dugaan unsur kedekatan dalam pemilihan pejabat, termasuk pejabat terpilih bukan putra daerah tapi dari luar kota Pekanbaru, Rozie juga membantah.

Bahkan, anehnya, Rozie mengaku lebih senang jadi orang Yahudi daripada jadi keturunan Kampar. Diartikan, menurutnya, orang Yahudi lebih pintar daripada orang Kampar.

“Ada orang luar masuk dalam mutasi itu tidak benar. Nenek moyang saya orang Kampar. Kalau boleh saya memilih, saya pilih jadi orang yahudi, supaya lebih pintar,” cetusnya dengan suara lantang.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Senin, 29 Februari 2016 kemarin, menggelar rapat tertutup dengan BKD Kota Pekanbaru. Rapat tertutup itu membahas banyaknya suara miring terhadap mutasi eselon III dan IV yang dilakukan Pemko beberapa waktu yang lalu.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, mutasi yang dilakukan secara mendadak tersebut, dinilai banyak kejanggalan. Salah satunya banyak yang lompat-lompat jabatan.

“Setiap mutasi yang dilakukan selalu yang dimutasi adalah pejabat yang namanya itu-itu saja. Mutasinya lompat-lompat. 4 bulan habis dimutasi, ditempatkan ditempat yang berbeda,” ungkap Nofrizal beberapa waktu yang lalu.

Politisi dari PAN itu juga melihat kejanggalan lainnya. Salah satunya, Selalu kami melihat seperti itu. Mutasi sekelas SKPD camat. Dalam aturannya, camat minimal harus dimutasi bila sudah melewati kinerja diwilayahnya minimal 10 tahun.

“Sebagai lembaga yang bertugas di pengawasan, tentu ada hak kita untuk mempertanyakan,” pungkas Nofrizal dalam statmentnya beberapa waktu yang lalu. [red]‎