Dugaan Korupsi Alat Berat UPT Dinas PUPR Riau

Alat Berat UPT Dinas PUPR Riau Diduga Bekas Sesuai ISO, Kasi Intel Kejari Pekanbaru Malah Sebut Baru

Grafis Laporan Dugaan Korupsi Alat Berat Dinas PUPR | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - Ormas Pemuda Tri Karya (PETIR) mempertanyakan laporan dugaan korupsi paket pengadaan Belanja Modal Alat Besar Darat berupa sembilan unit alat berat di UPT Peralatan pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau yang sudah dilaporkan ke Kejari Pekanbaru.

"Laporan tersebut sudah kami layangkan sejak Senin 18 Maret 2022 silam dan belum ada kejelasan akan temuan kami pada laporan tersebut," kata Ketua Umum Ormas PETIR, Jackson Sihombing, Selasa (22/11/2022).

(Baca : Diduga Bekas, Ormas PETIR Laporkan Dua Pengadaan Alat Berat Dinas PUPR Riau)

Laporan itu, lanjut Jackson, merupakan paket pengadaan bernama Belanja Modal Alat Besar Darat tahun Anggaran 2021 yang dimenangkan oleh kontraktor pelaksana CV KAYLA UTAMA JAYA, dengan nilai kontrak sebesar Rp16.070.983.500.

"Paket pekerjaan ini dilakukan dengan melakukan pembelian sembilan Unit Alat berat, dan enam diantaranya kami curigai barang bekas dan ataupun barang rakitan ulang," jelas Jackson.

Adapun kesembilan jenis alat berat tersebut ialah 3 Unit Motor Grader 120 Merek Caterpillar, 3 Unit Backhoe Loader 426F2 Merek Caterpillar, dan 3 Unit Vibratory Roller 116D Merek JCB.

Berdasarkan hasil observasi, Jackson mengatakan ada kejanggalan pada plat rangka 3 unit Backhoe Loader dan 3 unit Motor Grader yaitu berdasarkan nomor Product Identification Number (PIN) adalah tahun pembuatan 2014 dan kolom tahun pembuatan yang ditempel menggunakan kertas dan bukan di cetak langsung.

"Regulasi Kendaraan bermotor berup penggunaan PIN pada sudah jelas mengisyaratkan tahun pembuatan ialah tahun 2014, meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Kendaraan Bermotor dan Alat Berat adalah objek yang terpisah tapi sangat jelas bahwa Alat Berat, sebagai barang impor, masih menggunakan Kode PIN yang berstandar ISO Dunia. Bahkan alat berat bekas, istilahnya disebut, Barang Modal Tidak Baru (BMTB), juga resmi kok diimpor," katanya.

Dalam hal ini, Jackson menilai Kejari Pekanbaru pada waktu itu terlalu cepat memberi keputusan bahwa tidak ada unsur tindak pidana korupsi pada kedua laporan itu tanpa menilisik lebih dalam akan kejanggalan yang sudah dilaporkan oleh PETIR.

"Dokumen kontrak yang kita lampirkan sudah jelas meminta barang baru, tak peduli itu mau bekas atau rakitan intinya barang baru. Ini juga harus dipertanggungjawabkan kembali apakah barang baru itu berdasarkan tahun perakitan atau barang baru dibeli berdasarkan tahun pembelian (Invoice)," tegasnya.

Jackson mendesak agar Kejari Pekanbaru segera melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan memanggil pihak terkait atas kedua laporan itu. Karena dikhawatirkan akan adanya upaya penghalangan barang bukti dan petunjuk.

"Kami menilai hal ini dapat merugikan keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang di sebabkan oleh penyusutan aset secara tak wajar alias tak berumur panjang pada 6 Unit Alat Berat yang kami duga bukan barang rakitan baru," tegas Jackson.

Sebelumnya, pihak Dinas PUPR Riau membantah laporan investigasi tersebut. "Kami sampaikan klarifkasi sebagai bahwa kami melaksanakan proses pengadaan ini telah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku," kata Kepala UPT Peralatan Konstruksi di Dinas PUPRPKPP Riau, Rio Andriandi Putra, yang sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam Surat Resminya kepada Beritariau.com, 19 April 2022 lalu. (Baca : Dilaporkan ke Jaksa Dugaan Beli Alat Berat Bekas, Ini Jawaban Dinas PUPRPKPP Riau)

Namun bantahan tersebut kembi diuji oleh Tim Peneliti Ormas PETIR yang 'membongkar' dugaan praktik Pembelian Alat Bekas tersebut terindikasi dari Nomor Seri Alat Berat atau Product Identification Number (PIN), yang sesuai Standar Internasional ISO, merupakan barang bekas.

Diterangkan bahwa Kode Pembuatan Tercantum di PIN yang tertera dirangka alat. Sesuai Kode ISO, ternyata Kode Tahun Pembuatan tersebut tidak sesuai dengan Invoice Pembelian. (Baca : Ormas PETIR 'Bongkar' Proyek Alat Berat di Dinas PU Riau)

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Lasargi Marel, SH, MH mengatakan berdasarkan hasil penelusuran pihak Kejaksaan bahwa Alat berat yang dilaporkan tersebut merupakan barang baru berdasarkan Invoice Pembelian Perusahaan beserta dokumen lainya.

"Kalau tidak ada temuan otomatis laporan tidak kami lanjutkan ke tahap selanjutnya, Pihak PETIR (pelapor) sudah kami beritahu hasil penelusuran kami," ujar Marel. (*)

Terkait