Beritariau.com, Pekanbaru - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Elang, mengkritik komitmen Riau Hijau gagasan Gubernur Riau Syamsuar, dan Siak Hijau gagasan Bupati Siak Alfredi yang dinilai tidak serius menggunakan kewenangannya dalam menuntaskan konflik lahan.  

Direktur Eksekutif Perkumpulan Elang, Janes menyinggung kedua kepala daerah itu yang dinilai setengah hati dalam menuntaskan konflik lahan di Kabupaten Siak yaitu di Desa Dosan, Kecamatan Pusako dan di Kecamatan Dayun melibatkan PT WSSI.

"Kedua program ini, sebenarnya upaya utama Gubri Syamsuar dan Bupati Siak Alfredi. Namun sangat minim progresnya," kata Janes saat mengikuti konfrensi pers laporan investigasi Walhi Riau, di Kantor Walhi Riau, Jum'at (27/5/2022) kemarin.

Janes menilai, upaya kedua kepala daerah itu hampir tidak terlihat dalam hal Reformasi agraria,  sesuai program Riau Hijau dan Siak Hijau.

Janes mengatakan, sebenarnya Presiden Jokowi telah berupaya untuk menuntaskan konflik Agraria dalam program TORA dan Perhutan Sosial.

Menurut Janes, ada 41.000 ha lahan yang dialokasikan untuk Perhutanan Sosial di Kabupaten Siak. Namun, sampai saat ini baru sekitar 7.000 ha yang baru disahkan.

Terkait masih kecilnya luas lahan yang baru disahkan untuk Perhutanan Sosial itu, Janes menyesalkan sikap Pemprov Riau dan Pemkab Siak dalam memfasilitasi konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat, seperti di desa Dosan.

"Permasalahan ini sudah langsung diadukan ke Kementrian LHK dan mendapat respon baik. Namun Pemprov Riau dan Pemkab Siak belum bergerak untuk ini," ungkap Janes.

Untuk di Desa Dayun, sebut Janes, ada sekitar ribuan hektar lahan sawit masyarakat di dalam kawasan hutan yang juga berada wilayah konsesi PT RAPP.

Janes lantas mempertanyakan peran Pemkab dan Pokja Perhutanan Sosial Pemprov Riau, karena hal ini seharusnya menjadi ruang bagi Pemerintah daerah untuk menuntaskan konflik agraria dengan memfasilitasi secara langsung.

"Bagaimana ini Pemkab Siak? Tak kunjung menyelesaikan permasalahan PT WSSI. Dan Pokja Perhutanan Sosial Pemprov Riau juga tidak bergerak," tanya Janes.

Kedepannya, Janes berharap program Riau hijau dan Siak hijau menjadi Komitmen bagi Gubernur Riau dan Bupati Siak untuk bergerak nyata menunjukkan komitmen yang serius menuntaskan konflik agraria yang berkepanjangan.***