Beritariau.com, Pekanbaru - Tokoh Nasional dari etnis Tionghoa Muhammad Ramdhan Effendi alias Tan Hok Liang yang akrab dipanggil Anton Medan mengajak seluruh warga Riau etnis Tionghoa tak alergi terhadap dinamika politik yang ada di Indonesia.

Anton yang merupakan salah satu Dewan Kehormatan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ini berpendapat, warga Riau etnis Tionghoa wajib ikut berperan dalam pemerintahan dan politik.

"Persepsi inilah yang sedang kita bangun dikalangan Tionghoa. Meski tak mudah tapi harus mulai dibicarakan. Pemilu lalu, ada sekitar 1000 orang Tionghoa ikut jadi Caleg di seluruh Indonesia. Hasilnya, 400 lebih terpilih," kata Anton Medan saat bincang-bincang dengan Beritariau.com di salah satu Hotel setibanya di Pekanbaru, Kamis (04/12/14) malam.

Kedatangannya, untuk menghadiri acara pelantikan pengurus PSMTI Provinsi Riau, besok Jumat (05/12/14). Dikatakannya, kunjungan ini, murni semata-mata untuk menjalin silahturahmi dengan keluarga besar PSMTI Riau. Sekaligus berdiskusi soal dinamika sosial bersama tokoh Tionghoa di Riau.

Diakui Anton, selama ini, etnis Tionghoa lebih memilih kecimpung di sektor bisnis, sebab, di sektor lain masih sedikit yang berani eksis.

"Biasanya orientasi bisnis dan rasa aman. Itu lumrah dan manusiawi. Namun, kita harus sadar, bahwa tanpa peran kita di dalam pemerintahan kapan lagi negara mengakomodir pemikiran-pemikiran yang dari perspektif kita. Padahal, potensi warga etnis Tionghoa tak sikit," tuturnya.

Hanya saja, lanjut Anton, orangnya harus memiliki figur yang diterima oleh rakyat secara kemampuan dalam memimpin. Anton mengaku, selaku orang pertama yang meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dimajukan mendampingi Jokowi saat Pilkada Gubernur DKI waktu lalu.

"Saat itu, ada keraguan soal agama. Dan, saya paling depan menentang isu SARA (Suku, Agama dan Ras) dibawa-bawa dalam memilih pemimpin. Sebab, Ahok memiliki kecakapan dalam memimpin. Rekam jejaknya bagus. Ternyata, Jakarta sebagai barometer Indonesia, sudah bisa menerima," kata Anton serius.

Sejauh Anton melihat, Provinsi Riau cukup baik dalam menjaga kerukunan umat. Kalau pun ada konflik, lanjutnya, itu hanya urusan personal. Di Riau, tingkat warga yang tergolong fanatik buta, sangat kecil.

"Tadi saat saya baru nyampe, walaupun rekan-rekan Tionghoa disini mengetahui bahwa saya beragama Muslim, bahkan mereka panggil saya sebagai "Ustadz". Karena, diri saya adalah etnis Tionghoa," jelas Anton, pendiri sekaligus pembina Pondok Pesantren Terpadu At-Taibin di Pondok Rajeg, Cibinong, Jawa Barat ini.

Sebab itulah, kata Anton, Ia memantau perkembangan di Riau. Diakuinya, PSMTI bukanlah organisasi politik dan juga bukan "underbow" partai politik. Tapi, PSMTI bisa menyampaikan sikap politis karena memiliki potensi yang sering berada "di belakang layar".

"Kali ini, kita mulai tampil di panggung. Tapi, kita harus meilhat sosok yang benar-benar baik. Kadang banyak ada figur yang banyak duit, tapi karakternya bajingan. Tolong dicatat, rakyat tak butuh pemimpin yang apapun agamanya, tapi munafik," ujarnya.

Jelang pemilihan kepala daerah di Riau di tahun-tahun mendatang, kata Anton, Ia baru sebatas mengajak rekan-rekan di Riau untuk berdiskusi. Kalaupun memang ada figur dari etnis Tionghoa yang dinilai cakap di pemerintahan, Ia berharap tetap mengedepankan warga tempatan untuk memimpin.

"Kalau ada peluang dan rakyat mau, jadi orang "nomor dua" sajalah," katanya.

Ditanya pendapatnya soal adanya Gubernur DKI Jakarta versi Front Pembela Islam (FPI) yaitu Fahrurrozi Ishaq, yang memposisikan diri sebagai tandingan dari Ahok, Anton mengaku tak bisa melarang gerakan itu. Sebab, katanya, organisasi seperti itu tentu memiliki sikap yang ingin disampaikan.

"Saya mendukung gerakan FPI kalau untuk kemajuan rakyat. Jika kehadiran Fahrurrozi bisa membuat pemerintah semakin bekerja keras untuk rakyat, siapa yang bisa melarang. Tapi dia kan sadar bahwa dia bukan produk sah Konstitusi Negara. Ahok lah yang sah," tutupnya. [roy]