Aneh, Pemko Pekanbaru Paksa Tender Sampah di Tahun 2022

PENUMPUKAN - Salah satu penumpukan sampah yang ada di titik Jalan di Kota Pekanbaru | Ist

Beritariau.com, Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru, pernah mengusulkan kepada Pemko Pekanbaru tentang usulan 2 opsi dalam pengelolaan sampah.

Dua opsi itu yakni pengelolaan KSO dimana Pemko tanpa mengeluarkan biaya dengan PAD jelas atau pengelolaan dengan cara swadaya yang melibatkan masyarakat setempat dengan biaya jauh lebih murah.

"Dari dua opsi ini (KSO atau Swadaya,red) justru tak digubris. Pemko justru masih memaksa untuk di tenderkan. Padahal jelas hanya buang-buang anggaran," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar, kepada, Senin (29/11/2021).

Anehnya, Pemko Pekanbaru saat ini tetap melakukan kegiatan tender pengelolaan sampah untuk tahun 2022. Swastanisasi ini bahkan kembali mendapat penolakan dari Fraksi PDIP DPRD Kota Pekanbaru.

Model pengelolaan dengan pihak ketiga yang kini dilakukan Pemko, disampaikannya dalam dua tahun terakhir dinilai tidak mampu membuat Pekanbaru bebas sampah. Sementara keluhan masyarakat banyak, dan sampah ada di mana-mana.

"Kami Fraksi PDIP justru menyarankan proses ini untuk dihentikan saja, karena terbukti tidak mampu menyelesaikan persoalan sampah Pekanbaru, hanya menghabiskan anggaran puluhan miliaran," cetus Robin.

Dari dua opsi dari DPRD Pekanbaru, pihaknya meminta agar Pemko mengambil sistem swadaya dengan membentuk penanggungjawab di setiap kelurahan.

"Makanya kami minta Pemko Stop atau hentikan saja pengelolaan sampah dengan sistem tender itu. Lebih baik diswadayakan. Percaya lah, itu akan lebih baik," kata Robin.

Untuk diketahui, anggaran pengangkutan sampah tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp 45 miliar. Pengerjaannya melalui pihak ketiga, yakni PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah. Kenyataannya di lapangan, masih saja banyak penumpukan sampah di sejumlah ruas jalan.

Di tahun 2022 Pemko melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, kembali menganggarkan pengelolaan sampah melalui APBD sebesar Rp 56 miliar.

"Pemko harusnya belajar dari pengalaman, ini hanya mubazir anggaran. Dan jaminan bersih tidak ada, coba di swadaya kan ke masyarakat jaminan bersih ada seperti tahun-tahun sebelum walikota yang sekarang," cetusnya.

Terkait