Dinilai Tak Berkontribusi, Warga Duri Sandera 200 mobil Chevron

Ilustrasi | Beritariau.com 2014

Beritariau.com, Pekanbaru - Sedikitnya 500an massa menamakan diri Komite Reformasi Perjuangan Hak Putra Melayu Riau (KRPHPMR), menghadang dan menahan mobil kontraktor PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Duri, Kabupaten Bengkalis, saat unjuk rasa terkait tak adanya perekrutan warga tempatan sebagai tenaga kerja di perusahaan minyak itu, Senin (24/11/14).

Sekretaris Umum KRPHPMR, Ali Mujahidin mengatakan, ada sekitar 200 unit mobil kontraktor CPI yang mereka tahan. "Tak akan kami lepas sebelum pihak CPI dan mitra kerjanya melakukan pembicaraan dengan kami," katanya.

Massa menuntut komitmen PT CPI dan mitra kerjanya yakni kontraktor untuk mengakomodir warga tempatan asli Melayu sebagai tenaga kerja. Padahal sebelumnya, Chevron berjanji merekrut warga sebagai tenaga kerjanya, namun ingkar janji.

"Mereka (PT CPI) sudah ingkar janji, padahal sudah dua kali surat kesepakatan ditandatangani bersama pada tahun 2000 dan 2006," keluhnya.

Demonstran yang terdiri dari 500 orang mulai menggelar aksi sejak sekitar pukul 05.00 Wib. Demonstran bergerak dari Jalan Jenderal Sudirman, dan melakukan penghadangan terhadap setiap mobil operasional perusahaan di pintu masuk area NDD (North Duri Development).

Massa mengumpulkan ratusan mobil itu dilapangan sepak bola di Jalan Siak, sedangkan seluruh supir diminta turun dan berjalan kaki. Meski demikian, para pekerja dan sekuriti perusahaan tak berani melakukan penolakan maupun perlawanan atas aksi massa. "Kita tujuannya aksi damai," jelas Ali.

Menurut warga, sebelumnya ada dua kesepakatan, pihak CPI dan mitra kerja setuju untuk memprioritaskan putra asli Melayu Riau untuk mendapat pekerjaan. Menurut warga, yang dimaksud putra daerah asli adalah apabila salah satu ataupun kedua orang tua asli dan lahir di Riau.

Namun, sampai sekarang manajemen tak menggubris kesepakatan itu dan banyak mengajak tenaga kerja dari luar daerah. "Pengingkaran janji itu yang membuat kami kecewa sebagai putra daerah, dan kami curiga ini adalah bagian dari mafia migas," ketusnya.

Warga juga menyebutkan, pihak CPI tak transparan dalam penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat Coorporate Social Responsibility (CSR) di daerah setempat itu.

"Sesuai kesepakatan yang dibuat, seharusnya kami dilibatkan. Tapi mereka ambil langkah sendiri sehingga kami tak tahu entah kemana dana itu disalurkan," cetus Ali. [Pan]