Dugaan Korupsi dana PMBRW dan Dankel Tenayan Raya Tahun 2019

Ikuti Sidang dari Rutan, Abdimas Divonis 5 Tahun

Terdakwa Abdimas, saat menjalani sidang dari rutan dikawal petugas

 

Beritariau.com, Pekanbaru -Sidang dugaan korupsi dana Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) dan Dana Kelurahan (Dankel) di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2019. Dengan terdakwa Abdimas Syahfitra, digelar Senin (12/7/2021) di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Mahyudin hakim yang memimpin persidangan sore tadi, menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Untuk mantan Camat Pekanbaru Kota ini. 

Namun, tuntutan itu lebih rendah 6 bulan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya.

Jalannya persidangan, mantan lurah terbaik tingkat nasional menjalani sidang dengan agenda putusan dan mendengarkan amar putusan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru.

''Karena masa pendemi, terdakwa mendengarkan putusan secara virtual. Sedangkan Majelis hakim, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum,red) dan penasehat hukumnya berada di ruang sidang pengadilan (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,red),'' kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Yunius Zega, Senin sore.

Kepada terdakwa, Majelis hakim yang diketuai Mahyudin, menyatakan Abdimas atas perbuatannya terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

''Hakim menjatuhkan vonis selama 5 tahun penjara terhadap Abdimas,'' kata Yunius Zega.

Selain itu, dalam putusannya hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp100 juta subsidair 4 bulan kurungan, dan UP (uang pengganti kerugian keuangan negara,red) Rp493.486.858 subsidair 1 tahun penjara.

Sedangkan respon tim JPU kata mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Dumai itu, atas putusan itu, menyatakan pikir-pikir selama 1 pekan untuk menentukan sikap.

''Terdakwa mengatakan pikir-pikir atas putusan hakim. Apakah menerima atau menolak putusan tersebut. ungkap Yunius Zega.

Dalam surat dakwaannya, JPU menuntut terdakwa Abdimas dengan pidana penjara selama 5,5 tahun. Dia juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsidair 6 bulan, dan uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp493 juta subsider 1 tahun kurungan.

Menurut JPU, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Untuk diketahui, Abdimas menyandang status tersangka sejak 4 November 2020 kemarin. Dalam pengusutan perkaranya, penyidik telah memeriksa lebih dari 70 orang saksi. Di antaranya, belasan orang lurah, pendamping, narasumber dan stakeholder lainnya terkait kegiatan itu.

Dalam kasus ini, penyidik juga telah menyita sejumlah barang bukti. Termasuk di antaranya bukti dokumen yang didapat dari penggeledahan di Kantor Camat Tenayan Raya.

Untuk modus yang dilakukan Abdimas dalam perkara ini, dana PMBRW dan Dankel setelah cair seharusnya dikelola oleh masing-masing satuan kerja di Kecamatan Tenayan Raya. Tapi karena Abdimas punya otoritas, sehingga bisa memaksa mengelola sendiri.

Adapun dana PMBRW yang sudah cair bernilai Rp366 juta lebih dan Dankel Rp655 juta. Anggaran tersebut, seharusnya digunakan untuk pelatihan pengelolaan sampah, bank sampah hingga pelatihan peternakan.

Kemudian dari beberapa kegiatan, ada yang separuh berjalan. Ada juga yang baru seperempat jalan tapi dalam laporannya dibuat seolah-olah kegiatan itu sudah selesai.

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan, didapatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp493 juta. Angka ratusan juta itu didapat dari hasil audit yang dilakukan pihak Inspektorat Pekanbaru.***

Terkait