Kontrak THL di DLHK Pekanbaru Diputus Via WA, Komisi I Gelar RDP

RDP - Komisi I DPRD Pekanbaru, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perwakilan THL di DLHK Pekanbaru, guna membahas pemutusan kontrak via WhatsApp | Istimewa

Beritariau.com, Pekanbaru - Perwakilan dari Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Senin (11/01/2021), dipanggil oleh Komisi I DPRD Pekanbaru, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Buntut pemanggilan tersebut disebabkan kontrak dari 318 orang THL yang tidak lagi diperpanjang. Pemutusan kontrak dilakukan melalui aplikasi WhatsApp.

Dihadapan Komisi I DPRD Pekanbaru, salah seorang perwakilan THL, Zainudin, meminta agar Komisi I memfasilitasi apa yang terjadi pada mereka saat ini.

"Kami (THL) juga meminta perlindungan kepada Pemko Pekanbaru melalui rekomendasi dari DPRD Pekanbaru, karena banyak dari THL yang kehilangan pekerjaan," ucap Zainudin.

Dia juga meminta Walikota Pekanbaru segera mengevaluasi atau membebastugaskan Kepala DLHK Pekanbaru, Agus Pramono karena sikap dan prilakunya yang dinilai arogan kepada para THL di DLHK Pekanbaru.

"Kita minta pekerjakan kembali THL yang sudah diberhentikan. Baik itu di DLHK atau di OPD lain," pintanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, menyayangkan, harusnya jika DLHK ingin memberhentikan pekerja, maka sikap yang dilakukan harus dengan cara yang tepat dan manusiawi. Tidak dengan melalui aplikasi WhatsApp.

"Kita hidup di bernegara hukum dan harus ada aturan main yang harus dijalankan dan tidak boleh semau hati sendiri, seharusnya dalam tata kelola pemerintahan tidak boleh seperti ini, karena prosedur yang harus dijalankan," kata Ida.

Bagian Umum di DLHK Pekanbaru, juga dipertanyakan oleh politisi Golkar ini. Sebab, Bagian Umum merupakan orang yang bertanggungjawab dala. membidangi seluruh ASN dan non ASN.

"Daerah kita adalah daerah melayu yang mengedepankan etika dan sopan santun, seperti ini (umumkan melalui WhatsApp) menandakan tidak ada etika dan sopan santun," tegasnya.

Padahal sebelumnya seluruh THL diumumkan untuk membuat surat lamaran kerja kembali guna perpanjangan kontrak, namun ketika memasuki hari Kamis (31/1/2020) Agus Pramono mengumumkan bahwa kontrak THL tidak lagi diperpanjang.

"Untuk menindaklanjuti ini kami Komisi I akan rapat internal terlebih dahulu dan kemudian akan mengundang DLHK dan BPSDM, karena BPSDM tidak bisa lepas tangan karena ini membawa nama Pemerintah Kota Pekanbaru," pungkasnya. [Red]