Beritariau.com, Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru melalui Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Pelayanan Kesehatan, Selasa (03/11/2020) pagi, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Paripurna.

Rapat dilakukan dengan melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan tokoh masyarakat, dalam menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Ketua Pansus Retribusi Pelayanan Kesehatan DPRD Pekanbaru, Irman Sasrianto menjelaskan sebelum Ranperda tersebut disahkan, pihaknya ingin mendengar terlebih dahulu, apa yang menjadi masukan dari masyarakat tentang pembenahan pelayanan kesehatan di Kota Pekanbaru.

"Pansus lebih banyak saran dan sumbangsih pihak terkait bagaimana ketika ranperda disahkan dalam paripurna nantinya ada tercermin rasa keadilan," kata Irman, kepada wartawan usai menggelar rapat.

Dijelaskannya, persoalan retribusi ini perlu mendapat sorotan terutama dalam hal kenaikan yang sama-sama disetujui. Namun, pihaknya berharap kenaikan ini harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat kota Pekanbaru.

"Ketika perda ini diterapkan, Dinas Kesehatan selaku OPD harus membenahi diri juga. Terutama dalam membantu meningkatkan keluhan masyarakat terhadap pelayanan di bidang kesehatan secara maksimal," pintanya.

Selain itu, Diskes Pekanbaru diminta berbenah melakukan peningkatan inovasi dan perbaikan kepada masyarakat terutama dalam hal penggunaan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

"Selama ini pelayanan maksimal lebih kepada rumah sakit swasta yang dominan. Kita sudah memiliki rumah sakit madani, namun belum maksimal dalam hal opersional. Kedepan kita berharap rumah sakit pemerintah dan puskesmas ikut andil dalam pelayanan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru, HM Noer, mengatakan, dari pertemuan antara eksekutif dan legislatif sudah mendengar masukan dari ormas, OKP dan tokoh masyarakat dalam pertemuan itu.

Prinsipnya, Diskes Kota Pekanbaru sudah melakukan kajian studi banding di beberapa daerah dari rekomendasi DPRD Pekanbaru soal kenaikan retribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut.

"Jadi tadi tenaga ahli sudah memberi masukan agar tarif jangan terlalu mahal. Namun, kita sudah menjelaskan secara komprehensif dan membandingkan standar pelayanan kesehatan di beberapa daerah. Apalagi puskesmas kita sudah BLUD semua, hanya 1 yang belum. Ke depan RS Madani akan ditingkatkan ke BLUD. Kemarin sudah penilaian," tutupnya. [Bam]