Beritariau.com, Pekanbaru - Respon penolakan atas rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai bergejolak di Riau. Jum'at (7/11/14), ratusan mahasiswa dari Hizbut Tahrir berunjukrasa menolak rencana Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla itu karena dinilai menambah kesengsaraan rakyat Indonesia.

Ratusan massa yang longmarch dari Jalan Cut Nyak Dien menuju Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru itu, mengajak masyarakat bersama-sama menolak rencana presiden yang berusaha meliberaliasi minyak.

Dengan membawa berbagai bendera, spanduk dan umbul-umbul, massa akhirnya berhenti di Kantor Gubernur Riau. Disana, massa menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintahan Provinsi Riau.

Menurut juru bicara aksi, M Ismail Yusanto, rencana kenaikan harga BBM dinilai sebagai kezaliman pemerintah. "Pemerintah sudah menzalimi rakyat. Kami sengsara, menderita, melarat dan tercekik oleh kebijakan pemerintah ini," teriaknya.

Ismail juga menilai kebijakan itu bertentangan dengan syariat Islam. Pasalnya, segala kekayaan alam Indonesia harusnya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat.

"Tolak kebijakan kapitalis pemerintahan. Solusinya, Migas dan SDA harusnya dikelola dalam bentuk syariah dan demi kemaslahatan seluruh rakyat," jelasnya.

"Dengan kebijakan menaikkan harga BBM, nantinya akan menimbulkan gejolak dimasyarakat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan ekonomi yang semakin meningkat, dan dampak negatif lainnya," sebut Ismail.

Untuk itu, Hizbut Tahrir mendesak Joko Widodo dan Jusuf kalla membatalkan rencana tersebut. Kalau tidak, presiden yang baru itu dinilai telah mengkhianati bangsanya.

"Kami menilai, dengan liberalisasi migas tersebut, secara tidak langsung adalah memberikan kebebasan kepada pihak swasta asing dan pengurangan peran negara," pungkasnya. [red]