Tolak Turlap Hiburan Malam, Komisi I DPRD Pekanbaru Curigai Komandan Satpol PP

Penulis : admin | Selasa, 21 Januari 2020 - 15:56 WIB

RDP - Komisi I DPRD Pekanbaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama DPM-PTSP dan Satpol PP Pekanbaru di ruangan Komisi I | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Saat diajak Turun Lapangan (Turlap) Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Kaban Satpol PP) Kota Pekanbaru, menolak dengan alasan adanya kepentingan. 

Akibat perkataan itu, beberapa Anggota Komisi I DPRD langsung tersulut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (21/01/2020) di ruangan Komisi I.

"Tidak bisa bersama-sama kelapangan ini ada apa? aneh juga. Dan ini saya rasa baru pertama kali terjadi. Kita ini dewan juga punya wewenang untuk mengawasi," Kata Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra.

Perdebatan tersebut bermula ketika Wakil Ketua Komisi I, Krismat Hutagalung menyampaikan keinginan dari seluruh anggota Komisi I untuk mengajak Satpol PP beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru untuk turun langsung ketempat hiburan malam.

"Kita minta didampingi, sesuai jadwal yang telah kita sepakati. Namun untuk lokasi kita tidak akan beberkan supaya tidak ada aksi kucing-kucingan dilapangan. Kita ini di DPRD fungsinya adalah sebagai pengawas, dan kita ingin mewujudkan itu," ujarnya.

Namun keinginan tersebut ditolak Kasatpol PP dengan alasan pihaknya tidak punya wewenang mendampingi anggota dewan melakukan pengawasan kelapangan.

"Kita tidak bisa mendampingi para dewan, kalau mau dewan yang hadir saat kita melakukan sidak dilapangan," ujar Agus.

Ia juga beralasan bahwa pihaknya tidak ingin ada kepentingan dibalik giat yang rencananya akan dilakukan oleh anggota DPRD tersebut.

Mendengar jawaban dari Agus Pramono, anggota Komisi I Ida Yulita Susanti terlihat meradang dan kembali menjelaskan kepada Kasatpol PP tujuan dari giat tersebut.

"Kita ini sebagai pengawas, dan kita ingin melihat langsung sudah berjalan dengan baik atau tidak Perda ataupun Undang-undang tentang hiburan malam. Dan tugas DPM-PTSP adalah mengecek seluruh perizinan," Jelasnya.

Komisi I DPRD Pekanbaru, berencana mengirim surat kepada Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus MT, tentang sikap yang tidak etis dilakukan oleh Penegak Perda tersebut. Menurutnya, sikap itu jelas tidak mencerminkan OPD dan cita-cita visi misi Kota Pekanbaru. "Yang pasti nanti akan kita kirimkan surat ke Walikota terlebih dahulu," ungkapnya.

Agus Pramono usai hearing mengungkapkan, jika dirinya tidak mempermasalahkan anggota DPRD untuk mengikuti giat penertiban tersebut. Mengaku sebagai penegak perda, dia tidak mau digiring dalam kepentingan kelompok tertentu.

"Satpol ketika bertugas tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan tidak boleh dibawa oleh siapapun. nanti ada urusan pribadi ataupun kepentingan. Yang penting netralitas sesuai tugas dan fungsinya," ucapnya mengaku. [red]

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :