Beritariau.com Jakarta - Komisi V DPR RI melakukan Rapat Kerja (Raker) bersama menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Rapat kerja perdana Anggota Parlemen itu salah satunya membahas pembangunan infrastruktur yang masih minim di Provinsi Riau. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma'azat Lc MA. Menurutnya, Provinsi terkaya nomor 2 setelah Kalimantan ini dinilai masih perlu perhatian khusus oleh Pemerintah pusat terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

"Dari sekian banyak program pembangunan yang disodorkan oleh PUPR, saya hanya melihat hanya satu proyek yang menyentuh kepentingan Riau yaitu pembangunan TPA di Pekanbaru dan Kampar," Kata Syahrul, dalam rilis yang disampaikannya, Selasa (12/11/19) kemarin. 

Padahal kata Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Riau ini, program jalan, pembangunan flayover, embung dan program lainnya, tidak ia temukan lokasinya di Provinsi Riau. 

"Kita tahu bahwa Riau merupakan salah satu Provinsi penyumbang terbesar devisa negara baik dari minyak dalam tanah maupun di atas tanah. Dari rating minyak yang ada di indonesia, 30 persen lifting minyak bumi disumbangkan oleh riau, namun dampaknya tidak sebanding dengan pembangunan yang ada di Riau," ucap Syahrul.

Dia juga menyampaikan pemasukan yang disumbang oleh Provinsi Riau terhadap negara dari sektor perkebunan yaitu dari Crude Palm Oil (CPO). 

Menurutnya, pemasukan CPO terbesar di Indonesia ada di Provinsi Riau,  berasal dari 4 juta hektar lahan yang ada dan diambil oleh pemerintah pusat pajaknya. 

"Untuk itu kami meminta  kementerian PUPR untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur ke Daerah Riau lebih diperhatikan," pintanya.

Selain itu, mantan wakil ketua DPRD Kampar itu juga menyampaikan soal perbaikan jalan nasional yang masih berlubang serta rencana pembangunan dari empat balai jalan yang direncanakan oleh PUPR agar salah satu eksistensinya diposisikan di Riau.

"Posisi Balai Jalan Riau masih berinduk ke Sumut. Ini belum sebanding dengan Provinsi tetangga yang sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Riau," tegasnya.

Dirinya juga menyampaikan soal harga karet yang sangat terpuruk tidak sebanding dengan strategi pembangunan infrastruktur 2020-2024 yang meningkatkan material harapan produksi dalam negeri yang memberi nilai tambah di setiap pembangunan infrastruktur oleh kementrian PUPR.

"Saya pernah mendengar salah satu komponen material pembangunan jalan itu dari adalah komoditas karet, karena di Riau harga karet tidak mampu membeli setengah kilo beras," paparnya.

Katanya lagi, akibat komoditas karet yang menurun, membuat para petani mengambil langkah untuk menebang karetnya. Mengingat Riau merupakan wilayah yang memiliki kebun karet cukup luas.

"Disini kami bertanya sejauh mana kebutuhan karet itu menjadi variabel untuk komponen material pembangunan jalan tersebut," jelas Syahrul.

Syahrul berharap, kedepan Provinsi Riau benar-benar mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat sebagai sharing profit dari apa yang telah dihasilkan Riau untuk pemerintah pusat. "Ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. [Rls]