Blangko e-KTP Kosong, Dewan Partai Gerindra Kunjungi Pelayanan Camat Tampan

Penulis : admin | Kamis, 12 September 2019 - 16:32 WIB

KUNJUNGAN - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra, Kamis (12/09/19), mendatangi kantor Camat Tampan guna melihat secara langsung kondisi pelayanan yang ada di kantor Camat Tampan | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - Sebanyak 4 dari 7 orang Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra, Kamis (12/09/19), mendatangi kantor Camat Tampan guna melihat secara langsung kondisi pelayanan yang ada di kantor Camat Tampan. 

Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Sementara, Ginda Burnama, didampingi anggota Nurul Ikhsan, Zainal Arifin, H Ervan dan staff.

Dari kunjungan tersebut terungkap persoalan kosongnya blangko kepengurusan e-KTP sehingga proses percetakan e-KTP menjadi lama dan tak kunjung terselesaikan.

Wakil Ketua Sementara dari partai Gerindra, Ginda Burnama mengatakan, dari persoalan pelayanan yang dilihatnya pada prinsipnya sudah baik, namun hanya beberapa kendala yang harus diperbaiki.

"Salah satu yang diperbaiki persoalan blangko e-KTP tidak ada.  Ini tidak hanya di Tampan saja tapi juga persoalan yang ada di kota Pekanbaru," Kata Ginda, usai melakukan kunjungan.

Bahkan sebut Ginda, persoalan yang dilihatnya ada e-KTP yang tak keluar sudah hampir 5 tahun lamanya. Dia mendesak agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, segera mengadukan hal ini ke pemerintah pusat.

"e-KTP ini sudah masuk ke permasalahan nasional. Kuantiti yang diminta tidak sesuai datangnya berapa. Misalnya blangko yang diminta 10 ribu tapi yang datang hanya 5000. Itu kekurangannya," jelasnya.

Dijelaskannya, setiap hari kepengurusan e-KTP terus bertambah. Harusnya ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Pihaknya, siap mengawal persoalan  e-KTP ini hingga tuntas.

"Kita berharap UPTD kroscek dan review ulang siapa saja warga yang belum selesai mengurus e-KTP berdasarkan waktu kepengurusan. Jangan sampai 5 tahun warga mengurus belum juga selesai seperti kasus yang kita temukan saat ini," ungkapnya. 

Kepala UPTD Kecamatan Tampan, Endirios Mahidin beralasan sejak tahun 2014 masalah blangko memang terkendala karena pencetakan blangko di tiadakan karena temuan korupsi pada waktu itu.

"Tahun 2015 hingga tahun 2016 blangko diterima tidak memenuhi kuota. Ditambah Tahun 2018 adanya pemekaran sehingga permohonan kami tidak bisa diterima," kata Endrios dikantornya.

Ditambahkan Endrios, permohonan KTP tetap di terima sementara. Meskioun, kemampuan blangko yang ada tidak sesuai dengan banyaknya permohonan yang masuk.

"Inilah yang menjadi persoalan selama ini, kita sudah bekerja sesuai dengan porsinya tapi ada saja permasalahannya," tutupnya. [bam]

 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :