Beritariau.com, Pekanbaru -  Belasan pemuda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Riau (Gempur) berunjukrasa di depan Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (30/10/2014) pagi.

Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap pengesahan APBD Provinsi Riau tahun 2015 yang diduga melibatkan sejumalh anggota DPRD Riau periode 2009-2014.

"KPK harus turun mengusut ini (dugaan suap). APBD Riau tahun 2015 sarat dengan kepentingan yang seharusnya tak bisa disahkan," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Jauhari.

Dalam orasinya, Jauhari juga menyebutkan bahwa keanehan dan pembahasan dan pengesahan APBD Riau itu. Pasalnya, pembahasan itu hanya digelar selama tiga hari. Bahkan, menurut Jauhari, seperti diberitakan beberapa media, Gubernur RIau Non Aktif Annas Maamun diduga sebagai penyuap.

"Sudah ada berita di media bahwa Gubernur Riau Annas Maamun menyuap beberapa oknum anggota DPRD Riau periode 2009-2014 dalam pengesahan APBD itu," ungkapnya.

Sebab itu, pihaknya mendesak KPK memeriksa seluruh anggota DPRD Riau Periode 2014 terutama anggota DPRD Riau Zukri Misran selaku anggota Banggar dalam pengesahan APBD 2015 itu.

Perlu diketahui, isu bagi-bagi duit terkait memuluskan pengesahan APBD Riau tahun 2015 ini bergulir sejak Annas Maamun dicokok KPK.

Kabar beredar, bagi-bagi duit ini digelar di basement Gedung DPRD Provinsi Riau. Dimana, 4 orang anggota DPRD RIau disebut-sebut sebagai koordinator pembagian.

Dalam kesempatan wawancara dengan salah seorang bekas anggota DPRD Riau, AB Purba, Beritariau.com menanyakan perihal bagi-bagi itu. Tokoh Batak yang dulu pernah berurusan dengan KPK soal Suap PON hingga di kursi Pengadilan Tipikor ini mengaku tak tahu ada bagi-bagi.

Tapi, Bang Purba, demikian panggilan akrabnya, mengakui bahwa APBD tahun 2015 ini memang tak pantas untuk disahkan. "Itu saya akui. Seharusnya ga bisa disahkan itu," kata AB Purba di salah satu kedai kopi di Jalan Setia Budi Pekanbaru dua pekan lalu. [red]