Terdakwa Sampaikan Eksepsi

Terdakwa Korupsi Alkes Sebut Dakwaan Jaksa Kabur

Penulis : user | Kamis, 10 Januari 2019 - 11:02 WIB

Tiga Dokter Terdakwa Korupsi Jalani Sidang Di Pengadilan Tipikor

Beritariau.com, Pekanbaru - Tiga dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad yang jadi terdakwa kasus dugaan korupsi alat kesehatan mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Mereka menilai dakwaan tersebut, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap. Eksepsi disampaikan terdakwa melalui penasehat hukum, H Firdaus Azis SH MH, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (9/1/2019). 

Dia membeberkan beberapa ketidakcermatan JPU dalam penyusunan dakwaan yang menjerat tiga dokter RSUD Arifin Achmad. 

Dalam dakwaan JPU disebutkan, perbuatan para terdakwa terjadi pada tahun 2012 hingga 2013 silam dengan cara membuat Formulir Instruksi Pemberian Obat (FIPO)  dengan mencantumkan harga yang tidak sesuai dengan harga pembelian sebenarnya dalam pengadaan alat kesehatan spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di staf fungsional RSUD Arifin Achmad. 

Dalam pembelian itu, pesanan  dan faktur dari CV PMR disetujui instansi farmasi. Selanjutnya dimasukkan ke bagian verifikasi untuk dievaluasi dan bukti diambil Direktur CV PMR, Yuni Efrianti  Selanjutnya dimasukkan ke Bagian Keuangan. 

Setelah disetujui pencairan, bagian keuangan memberi cek pembayaran pada Yuni Efrianti. Pencairan dilakukan Bank BRI, Jalan Arifin Achmad. 

Setelah itu, Yuni melakukan perincian untuk pembayaran tiga dokter setelah dipotong fee 5 persen. 

Pembayaran dilakukan kepada dokter dengan dititipkan melalui staf SMF Bedah. Firdaus menjelaskan, ketidakcermatan JPU adalah terkait FIPO yang merupakan adminisgrasi umum, sama dengan resep. 

Namun JPU menyebutkan FIPO tersebut dengan dokumen pengadaan barang. "Tidak ada tertulis dalam resep itu pengadakan barang dan tidak ada harganya. Yang ada harga di pengadaan barang," tegas Firdaus di hadapan majelis hakim yang diketuai Saut Martua Pasaribu. 

Ketidakcermatan lainnya adalah, cara JPU memperlakukan peraturan. Menurutnya, dalam BLUD pengadaan  barang pada umumnya tidak  boleh dipakai dalam perkara ini. 

Dipaparkannya, JPU menyamakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengadaan Barang di BLUD. 

Kemudian, ada  peraturan tersendiri diatur dalam Permendagri Nomor 61 Tahun  2007 bahwa terdapat  fleksibilitas dalam pengadaan barang di BLUD. 

"Apabila barangnya tidak ada, boleh beli, boleh utang dan boleh pinjam. Kemudian dibayar dari kas. Dalam ketentuan, uang keluar boleh dari kas jika memang dibutuhkan. Itu yang disebut BLUD, kalau tidak dia akan jadi badan usaha milik daerah biasa saja," papar Firdaus. 

Selain itu, kata Firdaus, dalam dakwaan JPU juga tidak lengkap disampaikan tentang Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau. SK tidak hanya berubah dari penggunaan uang bersumber dari APBD tapi harus disampaikan juga kalau BLUD dengan status penuh. 

"Jadi fleksibel dalam penggunaan uang," ucapnya. Untuk itu, Firdaus berharap, majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan, dakwaan JPU batal demi hukum, membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU dan menyatakan perkara adalah perdata bukan pidana. 

"Atau setidaknya menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterima," kata Firdaus. Atas eksepsi itu, JPU Oka Regina, dan kawan-kawan akan menyampaikan tanggapannya atau duplik. Tanggapan tersebut diagendakan pada persidangan Senin (14/1/2019) mendatang. 

Laporkan Berita dan Peristiwa Sekitar Anda ! SMS ke : 081378705055 atau ke alamat email : redaksi@beritariau.com (harap lampirkan identitas diri).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :