Beritariau.com, Pekanbaru - Kepala Unit Kerja Presiden (UKP) bidang Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latief menyatakan, kehidupan masyarakat yang menganut radikalisme biasanya lebih tertutup dan mengisolasi dirinya.

Meski demikian, kehadiran UKP yang dipimpinnya ini akan berupaya membuka wawasan kelompok masyarakat itu dengan cara yang lebih diterima.

"Bergaulnya hanya sesamanya saja. Tak berbaur, tak siap melihat perubahan dan tak mau mengakui perbedaan. Untuk itu, program UKP ini akan lebih kreatif disusun kedepannya. Saya senang, Provinsi Riau mau mengundang kami," ungkap Yudi Latief.

Hal itu disampaikannya saat sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Cegah Tangkal Paham Radikalisme, Anti Toleran dan Anti Pancasila yang digelar Polda Riau di salah satu hotel di Pekanbaru, Senin (30/10/17) siang.

Agar lebih mudah menanamkan ideologi ke dalam watak dan karakter bangsa, penulis buku 'Negara Paripurna' ini berharap, pemerintah juga ikut berperan melalui program-program yang mampu menghapus kesenjangan sosial, eksklusifisme kelompok, partai maupun golongan serta pemerataan kehidupan sosial.

"Kita jangan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya harus juga diselesaikan. Dengan pemerataan kehidupan, akan lebih mudah Ideologi ditanamkan," kata Yudi dihadapan seluruh peserta rakor.

Selain Kapolda Riau, turut hadir Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, Danrem 031 Wira Bima, Kakanwil Kemenag Riau, Kabinda Provinsi Riau, Para Pejabat Utama Polda Riau, Para Bupati/Walikota Se Provinsi Riau, Para Kapolres, Para Dandim dan lainnya.

Dalam acara ini, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang mengatakan, rakor ini untuk menyamakan persepsi dalam gerak langkah aparatur negara di Provinsi Riau secara bersama-sama di lapangan sesuai tupoksi masing-masing, agar ntar instansi akan lebih sinergis, kompak dan harmonis.

Kedepannya, keempat instansi antara lain; Kejaksaan, Kementerian Agama, Kepolisian dan TNI, dapat membentuk tim terpadu atau forum pencegahan paham radikalisme, anti toleran dan anti pancasila.

"Kita lahir sebagai insan yang berbeda adalah Given (Berkah, red) dari Allah. Tak bisa kita minta, tak bisa kita atur. Berbeda asal keluarga, agama, suku, karakter dan lainnya, bukan sesuatu yang salah. Dan kita beruntung dipersatukan oleh Ideologi Pancasila yang melihat bahwa berbeda itu indah dan tidak salah," kata Nandang kepada wartawan di sela-sela Rakor.

Ia berharap, Provinsi Riau yang dikenal dengan kesantunan dan keramahannya ini tidak tercela dengan gerakan-gerakan radikal yang tujuannya memecah belah keutuhan bangsa.

Oleh karena itu, lanjut Nandang, melalui rakor ini, sinergitas instansi terkait akan semakin meningkat dan terbangun.

Agar seluruh aparatur bekerja sama mewujudkan situasi kondusif dan ketertiban masyatakat di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

"Jadi, agar kompak dan bisa berbaur mendeteksi hal-hal yang berpotensi memecah-belah. Gerakan kelompok radikal kan tertutup dan sembunyi. Jadi kita harus masuk memberikan pencerahan. Penindakan, adalah pilihan terakhir," ungkapnya.

Senada, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan pihaknya akan terus mendorong dan mengerahkan mahasiswa selaku agent of change untuk menjadi penangkal paham Radikalisme yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Andi, sapaan akrab Gubernur, menjelaskan bahwa radikalisme telah merajalela di kalangan masyarakat. Tak hanya pada ormas-ormas tertentu namun juga menyusup ke kalangan mahasiswa.

"Harus segera kita tangkal dengan cara menumbuhkan sikap Nasionalisme dan Patriotisme," sebutnya. [red]