Beritariau.com Pekanbaru - Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru, diminta perlu melakukan evaluasi terhadap banyaknya keluhan yang datang dari orang tua murid terkait Pungutan Liar (Pungli). 

Hal ini terjadi buntut dari aksi protes yang dilayangkan oleh para orang tua siswa di SMP Negeri 15 Rumbai. Dimana, sudah satu tahun seragam sekolah yang dijanjikan tak kunjung diberikan.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ferry Shandra Pardede, kepada wartawan, Senin (24/07/17). Menurutnya, aksi protes wali murid tersebut akibat tidak profesionalnya pihak sekolah dalam mengelola uang seragam atau atribut siswa.

"Kita kira ini sudah ada kesepakatan antara pihak komite sekolah dengan orang tua siswa. Rupanya malah kisruh. Saya kira kepala sekolahnya perlu dievaluasi," kata Ferry.

Diketahui, pihak sekolah diduga sudah memungut uang sebesar Rp1,8 juta per siswa untuk biaya jahit lima seragam siswa, namun sejak uang disetor sejak 2016 silam hingga saat ini siswa tak kunjung mendapat seragam baru.

"Disdik kita minta segera memanggil pihak sekolah yang bersangkutan agar memberi penjelasan terkait pungutan uang seragam dan apa alasannya," ungkap politisi Hanura itu.

Dia berharap, persoalan yang menyangkut uang dianggap tidak main-main. Sekolah diminta lebih transparan dalam memberikan informasi kepada orang tua murid. Apalagi memungut uang yang tak resmi dianggap Pungutan Liar (Pungli).

"Ke depan kita minta sekolah dalam mengambil kebijakan tidak di luar konteks aturan yang sudah dibuat. Seperti keterlambatan seragam siswa inikan seharusnya tidak boleh terjadi, entah uang-nya terpakai bisa jadi," pungkasnya. [bam]