Beritariau.com Pekanbaru - Dana insentif tak kunjung dicairkan, puluhan guru honor komite mendatangi kantor DPRD Kota Pekanbaru, Senin (05/06/17) pagi. Mereka masuk ke ruangan Komisi III dan diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Nofrizal MM. Guru ini langsung mencurahkan persoalan yang tengah dihadapinya saat ini.

"Bantulah kami, selama ini keberadaan honor komite selalu jadi bulan-bulanan dan target dari Kepala Sekolah," Kata Ketua Forum Guru Honor Komite Pekanbaru, Sarno, dihadapan Anggota Komisi III DPRD.

Menurutnya, saat ini guru honor komite di Pekanbaru yang tercatat sebanyak 1.260 orang. Sejak awal tahun hingga saat ini, gaji mereka belum juga cair ditambah status guru honor komite saat ini dinilai tidak jelas. 

"Kita harap ada status yang jelas semacam SK yang kita pegang, hingga kepala sekolah tidak semena mena menargetkan kita untuk memberhentikan," pintanya.

Selain itu, dia juga menuturkan banyak kejanggalan terutama dalam pemotongan gaji honor yang dilakukan pihak sekolah. Dimana, gaji serta insentif digabung. Padahal menurut mereka antara gaji dan insentif berbeda. 

"Kami sudah bersabar dari bulan Januari. Katanya Perwako lagi di buat kenapa sampai hari ini belum juga cair, bahkan lebih dulu cair guru PDTA," cetus Sarno.

Sarno sangat mengharapkan insentif itu segera cair dan mempertanyakan kenapa insentif guru PDTA kok sudah cair dan honor kami kok belum cair padahal dijanjikan harusnya cair sama.

Kedatangan guru honor komite disambut oleh ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM didampingi sekretaris Komisi III, H Zulkarnain SE dan didampingi anggota, H Marlis Kasim, Zainal Abidin, Tarmizi Muhammad.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM menyebut, apa yang ditakutkan oleh guru honor komite tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, DPRD Kita Pekanbaru katanya, sudah menganggarkan insentif guru honor komite di Pekanbaru untuk tahun 2017 melalui APBD.

"Ini insentif saja, bukan gaji. Dengan dianggarkannya insentif itu diharap bisa menambah penghasilan mereka, karena hampir rata-rata gaji guru honor komite ini berkisar Rp500 ribu sampai Rp700 ribu perbulan. Ini jauh dari kesesuai UMR," ucap politisi PAN ini.

Insentif ini sebutnya, tidak ada kaitannya dengan gaji sekolah. Menurutnya, gaji mereka Rp700 ribu ditambah insentif Rp600 ribu sehingga berjumlah Rp1,3 jt. Dengan jumlah itu, sekolah diminta tidak mengurangi apa yang diterima guru saat ini.

"Kepala sekolah jangan malah mengurangi atau memotong gaji guru honor, karena insentif ini untuk menambah penghasilan guru. Kita harap guru bersikap manusiawi," tegasnya.

Ditanya soal kejelasan status, Nofrizal bakal mengkonsultasikan persoalan ini terlebih dahulu ke dinas, sejauhmana pemberian SK ini dan bagaimana kebijakan hukumnya.

"Apakah ini (kejelasan status,red) sudah bisa diterapkan tentu harus dikonsultasikan tidak bisa serta merta itu dilaksanakan," tutupnya. [bam]