Beritariau.com Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari fraksi Gerindra, H Fatullah, mengaku mendapatkan laporan dari orang tua murid yang resah dengan Pungutan Liar (pungli) yang terjadi di sekolah. Dari laporan yang diterimanya, pungli itu ada di SMA sederajat, berupa uang SPP jelang ujian akhir sekolah.

"Pungutan uang SPP tidak dibenarkan lagi oleh sekolah. Terhitung dari 1 Januari 2017 lalu. Sudah ada beberapa laporan dari orang tua dari beberapa SMA di Kota Pekanbaru yang tetap lakukan pemungutan SPP," kata Fatullah, kepada wartawan, Rabu (01/03/17).

Dia berharap, ada upaya efek jera di pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Pekanbaru mengeluarkan surat edaran tentang larangan pungli tersebut. Dengan begitu, tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan situasi melakukan pungli.

"Bila perlu kita minta tim saber pungli masuk saja ke sekolah-sekolah yang ada. Ini saya rasa efektif supaya ada efek jeranya," tegasnya.

Melihat hal ini, dia berharap Disdik Pekanbaru, tidak melakukan upaya pembiaran pungli yang dilakukan di sekolah. Kondisi ini tentu mengancam murid ketika akan memasuki masa ujian akhir sekolah.

"Pungutan SPP harus dibayar lunas hingga tahun ajaran selesai. Kita kan tahu semuanya sudah ditanggung pemerintah. Pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,2 triliun, dan dana ini tentunya sangat besar. Kenapa lagi ada pungli," ucapnya kesal.

Dia berharap, seluruh kepala sekolah yang ada di Kota Pekanbaru, untuk menuruti aturan undang-undang saber pungli yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini. Jika tidak, maka ada tindakan tegas yang berlaku.

"Aturan ini harus dilaksanakan. Jika ada yang melanggar tentu akan berhadapan dengan tim saber pungli, dan dengan hukum," tutupnya. [bam]