Beritariau.com, Pekanbaru – Beragam komentar warga Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru yang menilai bahwa sikap Partai Demokrat dan Ketua Umumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait UU Pilkada sebagai sandiwara politik.

“Dah mau lengser, malah buat negara ini kacau balau. Udah gitu, pura-pura sok suci lagi. Muak betul,” kata Nova (26) , warga Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, Sabtu (27/9/14).

Kekecewaan Nova makin memuncak setelah menonton video SBY di YouTube. “Sok nak ngurus dunia pulak. Politik kotor,” tukasnya.

Lain hal nya dengan Anwar (33), karyawan swasta yang mengaku tak pernah ketinggalan ikut mencoblos setiap momen Pilkada ini menilai sikap SBY membuatnya bukan negarawan sejati.

“Harusnya jadi contoh teladan. 10 tahun kita percaya dia memimpin kita, hanya gara-gara penggantinya  bukan dan kelompoknya, malah dikacaukan. Dia tak mensyukuri nikmat yang telah didapatnya,” kata Anwar, perantau dari Propinsi Sumatera Barat yang hampir 20 tahun jadi warga Propinsi Riau.

Terkait gerakan dari Koalisi Merah Putih yang dibantu tingkah SBY dan buahnya di partai, organisasi Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) yang berpusat di Riau menilai bahwa, kelompok yang kalah Pilpres kemarin sedang melakukan uji coba solidaritas koalisinya. Namun, sikap ini blunder, karena merebut hak 200 Juta lebih warga Indonesia.

“Kita lihat ini uji coba saja. Tapi kenapa harus hak rakyat yang jadi bahan eksperimen mereka,” ketus Sekretaris YLBHR, Dimpos TB, saat ditemui di Pekanbaru.

Pria warga Kampar ini menyatakan, meskipun Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar berhasil memenangkan pasangan Prabowo – Hatta di Riau, namun, soal hak memilih Kepala Daerah, warga di dua daerah ini pasti menolak tegas.

“Rakyat mana yang mau dicabut haknya dan diberikan kepada anggota DPRD yang belum diketahui motif dan selalu dikontrol oleh partai,” tegas Dimpos.

Dimpos mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan gerakan tersendiri menyikap hal ini.

Terkait sikap SBY, Dimpos menyatakan, jika nantinya UU Pilkada itu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Judicial Review dibatalkan, maka, serangan politik terhadap calon-calon Kepala Daerah yang berasal dari kubu pendukung UU Pilkada lewat DPRD, berat untuk menang.

"Ini akan dijadikan serangan politik nantinya. Itu berlaku untuk semua. Khusus SBY, pastinya akan mendapat hukuman moral dari rakyat Indonesia. Diakhir jabatannya, dia akan dicap sebagai Pemimpin yang Tak Setia. Dan label "Tak Setia" ini, tentunya mengalir panjang pada kebijakan, nama baik kader dan partainya hingga didaerah. Bahkan, hingga saat pilkada,” tegas Dimpos.

Seperti diketahui, SBY mengatakan Partai Demokrat akan menyiapkan gugatan RUU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan SBY melalui akun Twitter-nya pada Jumat malam, 26 September 2014.

“Saya konsisten, yang terbaik tetap pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Partai Demokrat sedang menyiapkan gugatan hukum yang tepat, apakah nanti ke MK atau MA,” cuit SBY beberapa jam yang lalu. Bukannya mendapat respons yang baik, pernyataan yang disampaikan SBY melalui akun @SBYudhoyono itu menuai banyak kritik dan kecaman dari pengguna jejaring sosial.

Partai berlambang Mercy yang diketuai oleh SBY dinilai tidak mempunyai sikap dalam menentukan keputusan saat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah. Dalam sidang paripurna yang dilakukan pada Kamis, 25 September 2014, Fraksi Partai Demokrat memilih untuk melakukan walkout.

Ternyata tak hanya di dalam negeri, warga Indonesia di luar negeri bahkan mengecam Presiden RI yang saat ini sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat.

Sejumlah warga Indonesia di Washington DC berunjuk rasa di depan hotel tempat Presiden SBY menginap. Mereka memprotes SBY terkait lolosnya Rancangan Undang-undang Pilkada di DPR yang mengubah pemilihan kepala daerah dari secara langsung menjadi lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  

"Baru saja saya mendapat berita bahwa SBY didemo di tempatnya menginap di Willard InterContinental Hotel, Washington D.C. Hari ini memang dia ada beberapa acara di Washington D.C.," demikian kata seorang warga Indonesia yang bermukim di New Jersey AS, Made Tony Supriatma, di akun Facebook-nya, Sabtu (27/9/2014). [red]