Bupati Afni Bekukan Aktivitas dan Kesepakatan Lahan 317 Hektare di Teluk Lanus

Beritariau.com, Siak -- Bupati Siak Afni Zulkifli memberlakukan status quo terhadap lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Seluruh aktivitas pengelolaan maupun kesepakatan dengan pihak mana pun dihentikan sementara hingga proses pemeriksaan status penguasaan lahan tuntas.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat fasilitasi penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya yang dipimpin Afni di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026).
Afni yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak menegaskan, tidak boleh ada aktivitas maupun perjanjian baru di atas lahan yang masih disengketakan. Pemerintah terlebih dahulu akan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh klaim penguasaan lahan.
"Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai," tegas Afni.
Ia menekankan, penyelesaian konflik harus mengacu pada bukti, fakta lapangan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh pihak diberikan kesempatan menyampaikan dokumen dan dasar penguasaan masing-masing sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Konflik lahan tersebut dipicu tumpang tindih klaim penguasaan dan pengelolaan yang turut melibatkan perusahaan. Dalam kesepakatan rapat, lahan seluas 317 hektare itu dinyatakan sebagai tanah negara yang penguasaan dan peruntukannya harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
Selanjutnya, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bentuk penguasaan lahan di lokasi tersebut.
Salah satu aktivitas yang dihentikan adalah kegiatan berdasarkan perjanjian antara Kelompok Tani Pandan Jaya dengan PT Nusa Prima Manunggal (NPM). Aktivitas tersebut baru dapat dilanjutkan setelah proses pemeriksaan selesai dan hasilnya dibahas bersama masyarakat melalui GTRA Kabupaten Siak.
Kebijakan status quo juga berlaku terhadap seluruh bentuk kesepakatan lain dengan pihak mana pun terkait lahan di Kampung Teluk Lanus hingga GTRA menerbitkan keputusan.
Rapat berlangsung cukup alot karena adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan penguasaan lahan. Namun, setelah melalui pembahasan, seluruh pihak akhirnya menyepakati empat poin penyelesaian yang dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani bersama.
Afni meminta semua pihak mematuhi kesepakatan dan tidak mengambil tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh persoalan.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian akhir harus memberikan ruang bagi seluruh kepala keluarga (KK) di Teluk Lanus untuk terlibat dalam satu wadah kelompok bersama.
"Penyelesaian paripurnanya adalah seluruh KK yang ada di Teluk Lanus wajib dimasukkan ke dalam satu wadah kelompok bersama. Sehingga apa pun ke depannya, rakyat Teluk Lanus akan sejahtera dari kekayaan yang ada di sekitar mereka," tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Siak Martin, Wakil Ketua II DPRD Siak Laiskar Jaya, perwakilan pemerintah daerah, Camat Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Lanus, kedua kelompok tani, serta PT Nusa Prima Manunggal.
Dengan diberlakukannya status quo, penyelesaian sengketa lahan 317 hektare tersebut kini memasuki tahap inventarisasi dan verifikasi. Hasil pemeriksaan nantinya menjadi dasar bagi GTRA Kabupaten Siak dalam menentukan langkah penyelesaian dengan mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. (*)

