Izin Dicabut, Negara Ambil Alih Kembali 338.536 Hektare Lahan PT RAPP di Pelalawan

Izin Dicabut, Negara Ambil Alih Kembali 338.536 Hektare Lahan PT RAPP di Pelalawan

Beritariau.com, PEKANBARU – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih kembali areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (20/11/2026).

Langkah penertiban tersebut dilakukan setelah Menteri Kehutanan mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan perusahaan melalui Surat Keputusan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pencabutan izin dilakukan menyusul sejumlah temuan pelanggaran di kawasan yang menjadi areal kerja perusahaan tersebut.

Temuan itu meliputi kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, aktivitas pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

"Tak hanya itu, ditemukan juga permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera," kata Anang dalam keterangannya.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara.

Meski demikian, perusahaan tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

"Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," tegasnya.

Satgas PKH Tertibkan Kawasan PT GSL di Kuansing

Selain PT RAPP di Pelalawan, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap kawasan yang terafiliasi dengan pabrik kelapa sawit nonkebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Aktivitas pabrik itu juga diduga mendorong semakin luasnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 42 hektare. Area tersebut juga direkomendasikan untuk tidak dilepaskan dan kembali dikuasai negara.

Anang menegaskan, penertiban terhadap kedua kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Satgas PKH, lanjutnya, akan terus melakukan penertiban melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga aset negara. (*)