Beritariau.com, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan seluruh kewajiban tunda bayar kepada kontraktor dari tahun anggaran 2024 dan 2025 dapat diselesaikan sebelum akhir 2026.

Percepatan pelunasan tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah melalui penyisiran belanja dalam APBD 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan dapat segera dibayarkan.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan sisa kewajiban pemerintah kepada kontraktor saat ini terus berkurang seiring pembayaran yang dilakukan secara bertahap.

"Yang pertama dan terbesar itu untuk membayar utang (tunda bayar) tahun 2024 dan 2025. Memang masih ada sedikit lagi. Tetapi, kami berupaya seluruh utang kepada pihak ketiga bisa diselesaikan tahun ini," ujar Syahrial Abdi, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, penyelesaian tunggakan tersebut penting karena sebagian kontraktor menggunakan fasilitas pinjaman perbankan sebagai modal untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan. Keterlambatan pembayaran pemerintah tentu berpotensi menambah beban keuangan para penyedia jasa.

Selain melunasi kewajiban kepada pihak ketiga, Pemprov Riau juga mengarahkan anggaran untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta kebutuhan belanja pegawai.

Terkait hak aparatur sipil negara (ASN), Syahrial menyebut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk bulan sebelumnya telah direalisasikan seluruhnya, meskipun sempat mengalami keterlambatan sekitar satu bulan.

Pemprov Riau juga telah mengalokasikan anggaran TPP ASN selama 14 bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama empat belas bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama optimalisasi penerimaan pendapatan," jelasnya.

Pemprov Riau berharap penyelesaian kewajiban kepada kontraktor dapat berjalan sesuai target, tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik dan pemenuhan hak aparatur pemerintah. (*)