Beritariau.com, TELUK KUANTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) merealisasikan bantuan keuangan kepada tujuh partai politik untuk tahun anggaran 2026. Penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pendidikan politik sekaligus mendorong kontribusi partai politik dalam pembangunan daerah.

Penyerahan bantuan ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, H Muklisin, bersama perwakilan partai politik penerima di Ruang Abdul Ja’far, Kantor Bupati Kuansing, Jumat (13/11/2026).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kuansing, Muhjelan Arwan, mengatakan bantuan keuangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pendidikan politik di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan, proses penyaluran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui tahapan verifikasi bersama instansi terkait. Penggunaan dana juga wajib mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta memenuhi ketentuan pertanggungjawaban.

Sementara itu, Muklisin mengingatkan seluruh partai politik agar menggunakan bantuan yang bersumber dari anggaran negara tersebut secara transparan dan sesuai regulasi.

"Karena mekanisme pembayarannya menggunakan anggaran negara, tentu seluruh ketentuan yang berlaku harus kita ikuti. Begitu juga dalam pemanfaatan dana ini, harus tetap sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegasnya.

Muklisin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendorong pembangunan Kuansing. Menurutnya, partai politik merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif.

Ia menyebutkan, berbagai kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam APBD juga membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Karena itu, komunikasi dan kerja sama seluruh elemen politik diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Muklisin turut memaparkan perkembangan penyelesaian kewajiban tunda bayar Pemkab Kuansing. Dari sebelumnya sekitar Rp206 miliar, jumlah tersebut kini berkurang menjadi Rp124 miliar.

"Semoga ke depan persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap. Selagi kemampuan anggaran daerah mencukupi, kami juga akan berupaya memenuhi program-program yang diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD," ungkapnya.

Adapun tujuh partai politik penerima bantuan keuangan tahun anggaran 2026 yakni Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Melalui penyaluran tersebut, Pemkab Kuansing berharap partai politik semakin optimal menjalankan fungsi pendidikan politik, memperkuat kehidupan demokrasi, serta berkontribusi dalam memperjuangkan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)