Beritariau.com, PEKANBARU – Upaya penyelundupan sekitar 18 ton kayu meranti tanpa dokumen resmi berhasil digagalkan di perairan Selat Kungkung, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan dua orang berinisial K (40) dan R (46) sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Selain mengamankan dua tersangka, petugas turut menyita kapal KM Lisa 82 GT 6 yang mengangkut kayu meranti tersebut. Kayu yang diduga berasal dari wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti itu ditemukan tanpa dokumen pengangkutan hasil hutan yang sah.

Pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang diterima Satuan Tugas Patroli Laut Bea Cukai terkait dugaan pengangkutan kayu ilegal dari Kampung Balak menuju Tanjung Kedabu menggunakan KM Lisa 82.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim patroli laut terpadu Jaring Sriwijaya menggunakan kapal BC-9002 melakukan pemantauan dan penyisiran di jalur yang diperkirakan dilalui kapal tersebut, dengan dukungan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal).

Petugas kemudian menemukan kapal di perairan Selat Kungkung. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan muatan sekitar 18 ton kayu meranti tanpa dokumen resmi. Bea Cukai selanjutnya menyerahkan kapal, barang bukti, serta tiga orang yang diamankan kepada penyidik Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera.

Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menetapkan dua dari tiga orang tersebut sebagai tersangka berdasarkan alat bukti dan peran masing-masing.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengapresiasi kerja sama Bea Cukai dalam mengungkap perkara tersebut. Menurutnya, penanganan kejahatan kehutanan membutuhkan sinergi antarlembaga agar tidak ada celah bagi peredaran hasil hutan ilegal.

Ia menegaskan, pemberantasan peredaran kayu ilegal merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola kehutanan, memperkuat kepastian hukum, serta menjaga kelestarian sumber daya hutan.

Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri asal-usul kayu, pemasok, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam pengangkutan dan pengirimannya.

"Kami akan memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan hutan di tingkat tapak, Bea Cukai, kepolisian, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan peredaran hasil hutan, baik melalui jalur darat maupun laut," ujarnya.

Kedua tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta ketentuan perubahan dan penyesuaian pidana yang berlaku.

Kementerian Kehutanan menyatakan pengawasan akan terus diperkuat melalui kerja sama lintas instansi dan penelusuran jalur distribusi hasil hutan guna mencegah peredaran kayu ilegal serta melindungi kelestarian hutan. (*)